Jakarta, Aktual.com – Ketua LSM Aceh Human Foundation, Abdul Hadi Abidin mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai momentum penyelesaian konflik dan kesenjangan sosial yang berujung kemelut dengan sipil bersenjata.
“Saya berharap di bulan penuh berkah ini Pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) dapat menyelesaikan pergerakan sipil bersenjata dengan penuh kedamaian, kesejukan dan kekeluargaan,” kata Abdul Hadi yang akrab disapa Adi Maros ketika dihubungi di Langsa, Jumat (26/6).
Dikatakan, persoalan Din Minimi (pimpinan kelompok sipil bersenjata), adalah ekses kekecewaan atas janji politik Pemerintahan ‘Zikir’ semasa kampanye. Lantas pemerintah malah mempertajam perbedaan pandangan di antara keduanya.
Sejatinya, lanjut dia, Din Minimi Cs yang merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), diakomodir agar tidak ada konflik baru yang dapat memecah-belah sesama.
“Harusnya Pemerintah Zikir melihat ini dengan bijak dan memenuhi tuntutan mereka bukan malah menyerang,” papar Adi.
Menurutnya, apa yang dituntut kelompok Din Minimi adalah sebuah kewajaran. Dimana pemimpin diminta merealisasikan janjinya.
“Sudah menjadi kewajiban gubernur untuk menyejahterakan rakyatnya. Terlebih warga miskin, para janda dan anak yatim korban konflik,” ujar dia.
Adi Maros sangat menyayangkan gubernur dan wakil gubernur yang tidak mumpuni dalam meramu perencanaan pembangunan Aceh.
Padahal, sambungnya, begitu banyak uang yang dikucurkan Pemerintah Pusat, akan tetapi dikelola dengan amburadul yang akhirnya harus dikembalikan lagi ke pusat.
Disebutkan, seharusnya gubernur bisa merancang pembangunan yang menyentuh akar permasalahan masyarakat Aceh, bukan malah memperkaya diri dan kroninya.
“Bila dikelola dengan baik dan memperhatikan penderitaan rakyat miskin di pelosok daerah, tentu tidak akan ada gerakan perlawanan menuntut keadilan seperti yang dilakukan Din Minimi,” ujar Adi Maros.
Artikel ini ditulis oleh:
