Jakarta, Aktual.com – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sikap pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo, diharapkan konsisten menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.
“Sudah bagus Pak Jokowi menolak dan mudah-mudahan presiden konsisten, sehingga usulan dana aspirasi ini tidak disetujui,” kata Hendri di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (26/6) malam.
Usulan dana aspirasi tersebut, kata Hendri, lebih baik ditolak karena tidak ada jaminan bahwa aspirasi masyarakat bisa terserap oleh anggota dewan dengan baik karena selama ini juga seperti itu apalagi jika ditambah dengan beban anggaran.
“Kan biasanya kalau sudah diloloskan dana aspirasi ini bisa jadi sendiri-sendiri, dana sendiri aspirasi sendiri. Bagaimana memastikan penyerapan dari dana aspirasi sendiri, ini kan jadi tanda tanya juga, tidak mudah lho melakukan penyerapan anggaran,” ujarnya.
Menurut Hendri, sikap penolakan ini adalah langkah baik dari Presiden Joko Widodo untuk menahan dana spirasi walaupun belum keluar pernyataan resminya karena dana ini juga bisa dijadikan alat politisasi yang sudah barang tentu bagi kepentingannya sendiri.
“Kalau misalnya disetujui, nanti bayangkan saja incumben DPR ini kalau mau meju kembali pasti akan luar biasa punya alatnya. Ada dana desa, kemudian ada dana aspirasi, belum lagi dana untuk parpol baru dinaikkan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
