Jakarta, Aktual.com – Sejumlah petinggi partai politik menilai, ada atau tidaknya dana bantuan parpol, tidak akan memengaruhi kesiapan mereka untuk mengikuti pemilihan umum legislatif atau pemilu kepala daerah ke depan.
“Kita biasa saja, kami sudah tahu kalau tidak mungkin pemerintah memberi dana parpol dalam jumlah besar, jadi tidak akan ada pengaruhnya,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) di Jakarta, Sabtu (27/6).
Hal tersebut dikatakan Aburizal setelah menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas Wakil Ketua Umum Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Jalan Kemang Selatan Raya, Jakarta Selatan.
Sementara itu, tuan rumah yang juga merupakan Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya usulan dana partai tidak harus ditingkatkan yang terpenting adalah membuat regulasi agar berpolitik itu tidak harus berbiaya tinggi.
“Kemarin kan Mendagri yang mengusulkan sendiri bahkan mau dinaikan 10 kali lipat. Menurut saya buat aturan untuk mengajukan perubahan undang-undang agar dicapai cara berpolitik yang murah, pemilu dan pilkada,” kata Hidayat.
Dia juga menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan dan meminta anggaran dana bantuan partai apalagi sampai 10 kali lipat.
“Yang pasti PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya menganggap aneh pemerintah yang mengusulkan dan mereka juga yang tidak meneruskan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga tidak mempermasalahkan jika akhirnya pemerintah tidak melanjutkan pembahasan dana parpol. Menurutnya, untuk menghidupi partai, PKS masih dapat mengandalkan dana dari seluruh kader.
“Buat PKS ada dana parpol alhamdulillah, tidak ada dana parpol biaya parpol masih ada dari seluruh kantong kader, tidak ada masalah buat kami,” tukasnya.
PKS pun, sambung Jazuli, tidak akan menagih pemerintah untuk kembali menggulirkan pembahasan dana parpol meskipun sejatinya dana tersebut dapat membantu partai dalam pembinaan politik dan demokrasi.
“Karena membangun politik dan demokrasi tanggung jawab negara juga, tapi kalau pemerintah punya kebijakan, buat PKS tidak ada masalah. Kami tidak ngotot untuk dapat dana itu. Kalau ngotot kami dibilang minta duit terus,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah sikap pemerintah tidak konsisten Jazuli pun mempersilakan masyarakat menilai sikap pemerintah yang pertama kali menggulirkan dana parpol lalu kemudian membatalkannya.
“Kami serahkan ke masyarakat, pemerintah mengajukan lalu sekarang mencabut sendiri itu bagaimana,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
