Jakarta, Aktual.com — Ketua fraksi Nasdem Bestari Barus menanggapi kekisruhan mengenai aset Pemprov DKI Jakarta yang hilang dan dikuasai oleh swasta. Menurutnya dengan hilangnya aset tersebut bisa dipertanyakan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Tanya ama heru, kenapa kau kok bisa bikin begitu, daftarnya saja aset saya belum punya, padahal kita butuh data buat pansus aset,” kata Bestari saat berbincang-bincang dengan wartawan, Rabu (1/7).
Dibeberkan anggota Badan Anggaran (Banggar) ini, bahkan pada saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD bersama eksekutif dalam pembacaan pertama rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) yang digelar Senin lalu, Heru Budi Hartanto tidak bisa menjelaskan ketika ditanya soal aliran-aliran dana Corporate Social Responsibility (CRS) yang masuk ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Pada waktu rapat KUA-PPAS kemarin saya juga bertanya, pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah banyak menerima CSR-CSR. Sampai dibangunkanlah yang namanya erpetra ataupun yang lainnya. Pertanyaan saya apakah ini masuk kedalam aset, dan bagaimana cara pencatatannya, kita pengen tau apakah ini bertambah atau tidak. Ternyata dia kepala BPKAD cuma ua..ua..ua tidak bisa menjawab dia,” bebernya
Oleh karena itu, Bestari ingin DPRD DKI Jakarta segera membentuk pansus aset dan segera dikukuhkan oleh pimpinan dewan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
