Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mengkritik rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merombak seluruh SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemprov DKI setelah cairnya APBD 2015,
Anggota Komisi A Maman Firmansyah mengatakan Ahok harusnya belajar dari filosofi penggadaian, yakni mengatasi masalah tanpa masalah.
Menurut politisi PPP itu, perombakan besar-besaran jajaran PNS yang belum lama dilakukan Ahok sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan baru yang belum terselesaikan.
“Kemarin juga belum selesai, sekarang mau rombak-rombak lagi. Ahok jangan menata pemerintahan seperti memimpin kekaisaran,” kata Maman saat dihubungi wartawan Jumat (24/2).
Komisi bidang pemerintahan ini menjelaskan salah satu kebijakan Gubernur Ahok yang dianggap telah merusak tatanan adalah adanya penghapusan jabatan wakil lurah yang ternyata melanggar Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang pemerintah daerah ibukota DKI Jakarta.
“Contohnya ya itu penghapusan wakil lurah, saya mau ngomong apa lagi, juga sebenarnya udah males, percuma di depan juga gak ngerti,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Ahok berencana kembali merombak struktur jajaran PNS di Pemprov DKI usai APBD 2015 cair. “Kita mau perombakan begitu APBD masuk. Kalau saya potong, yang ribut sama saya banyak. Jadi harus satu-satu saya selesaikan,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).
Beberapa PNS DKI yang menduduki posisi Camat, Lurah, Kepala Dinas dan lainnya akan mengalami perombakan tersebut. Bukan hanya itu,PNS DKI yang akan memasuki usia pensiun pun diwacanakan untuk turut dirombak.
Artikel ini ditulis oleh:
