Jakarta, Aktual.com — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut ijin PT Musi Hutan Persada (MHP), pasca penganiayaan tim investigasi KLHK dan staff walhi Sumsel, oleh keamanan perusahaan PT MHP bersama anggota polri dan TNI.
Penganiayaan ini dilakukan oleh pihak perusahaan ketika team KLHK meminta perusahaan menghentikan penggusuran terhadap perkebunan karet warga pada Selasa lalu.
Manajer kampanye Eknas WALHI, Zenzi Suhadi, menuturkan tim yang ditugaskan oleh menteri KLHK ini memergoki penggusuran kebun warga ketika sedang melakukan pengumpulan data terkait konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat Dusun Cawang Gumilir Desa Bumi Makmur Kab. Mura, Sumatera Selatan.
Zenzi mengatakan PT MHP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri, yang sejak maret 2015 sahamnya dikuasai 100 persen oleh marubeni coorporation Jepang, terhitung sejak 2015 mulai semena-mena menggusur kebun warga.
“Tindakan ini menurut WALHI merupakan kejadian serius yang harus disikapi oleh pemerintah, karena dilakukan perusahaan asing terhadap petugas pemerintah yang sedang dalam tugas resmi Negara, mengingat izin perusahaan ini diterbitkan oleh kementerian yang sama,” ujar Zenzi di Jakarta, Jumat (10/7).
Dalam kejadian itu, lanjutnya, beberapa aparat militer dan polisi yang melakukan kekerasan, terlihat memakai seragam tetapi menutupi mukanya dengan kain, menunjukan perilaku penggunaan atribut negara untuk melakukan tindakan kekerasan.
Terhadap kejadian ini, kata Zenzi, WALHI Mengutuk keras upaya dan tindakan perusahaan dan aparat keamanan yang melawan negara. Menteri KLHK menunjukan Marwah wibawah Negara dengan Mencabut Izin PT MHP.
“Panglima TNI dan Kapolri juga sepatutnya mengambil tindakan tegas terhadap prajuritnya yang terlibat dalam kejadian ini,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
