Jakarta, Aktual.com — Pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) selain membantu mengurangi beban lintasan jalan raya yang dilalui pemudik juga dinilai bakal membantu mengurangi beban anggaran perawatan karena mengurangi kepadatan arus jalan.
“Dengan dioperasikannya tol Cipali maka volume kepadatan pemudik yang melewati jalur Pantura berkurang. Hal tersebut berpengaruh terhadap biaya perawatan jalan nasional di jalur Pantura,” kata Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Soebagiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut Soebagiono, setidaknya 40 persen anggaran perawatan jalan nasional di Pantura bakal bisa berkurang pada tahun 2016 depan.
Sedangkan sisa anggarannya, ujar dia, masih untuk perawatan jalur Pantura di wilayah Brebes sampai Semarang, pasalnya tol Pejagan-Pemalang yang bisa mengurangi volume kepadatan di wilayah tersebut belum selesai.
Ia memaparkan, anggaran perbaikan tol Pantura dalam beberapa tahun terakhir adalah sekitar Rp1,1 sampai 1,6 triliun. Dengan banyaknya proyek jalan tol yang menyatukan sistem Trans Jawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakin bisa mengurangi anggaran pemeliharaan jalan di Pantura.
“Dengan jalan tol cipali ini terbangun, penanganan kita di Pantura akan berkurang, akan tetap dipelihara disana, hanya penanganan akan berkurang, implikasinya terhadap program di luar jawa akan signifikan,” jelasnya.
Sebelumnya, pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang telah beroperasi selama beberapa waktu terakhir ini juga dinilai membantu pengembangan strategis beragam sektor perekonomian yang ada di sejumlah daerah yang berada di sekitar jalan tol tersebut.
“Sejak dibangunnya tol Cipali, perkembangan di sektor industri besar sekali, sebelumnya Kabupaten Subang menyediakan 10 ribu hektare zona industri dan sudah mau habis,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Abdurakhman dalam rilis Komunikasi Publik Kemenpupera, Jumat (10/7).
Dengan demikian, pembangunan Tol Cipali yang saat ini sudah selesai dan telah digunakan pengguna jalan juga sudah dirasakan oleh pemerintah daerah pula.
Selain industri, Abdurakhman mengungkapkan dampak positif juga dirasakan di dunia pariwisata melalui wisata alam Sari Ater, yang saat ini diakuinya mengalami kunjungan wisatawan yang meningkat tajam. Untuk itu, upaya mendukung perkembangan yang meningkat pesat tersebut, Pemkab Subang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam peningkatan infrastruktur pendukung.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengungkapkan, pihaknya mengembangkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Indonesia, salah satunya adalah WPS Jakarta Cirebon yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Subang sebagai salah satu pusat pengembangan di WPS tersebut.
“Subang sebagai salah satu pusat pelayanan jasa, yang didalamnya terdapat Kecamatan Kalijati yang memiliki kawasan industri yang meningkat pesat diharapkan akan semakin efektif melalui infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ke depannya bisa kita desain dan rancang untuk betul-betul berkembang sesuai dengan peluang yang ada,” kata Hermanto.
Hal itu, ujar dia, membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan pihak swasta sendiri dalam melaksanakan peranannya masing-masing dalam jangka waktu tertentu.
Artikel ini ditulis oleh:
