Jakarta, Aktual.com — Beredarnya kabar wacana Presiden Jokowi ingin menyatakan permohonan maaf kepada PKI pada pidato kenegaraan 15 Agustus mendatang, menuai polemik.
Pengamat Politik dari LIMA Ray Rangkuti meminta Jokowi menjelaskan konsen dalam konteks permohonan maaf yang dimaksud kepada publik agar tak memunculkan perdebatan.
“Saya belum lihat bentuknya seperti apa, permintaan maaf dalam konteks apa. Tapi yang sudah pasti keluarga ini jadi korban juga dari politik diskriminatif masa orde baru selama ini,” ujar Ray saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/7).
Namun, lanjutnya, perlu dicermati dulu apakah Jokowi minta maaf atas pristiwa 66 ataukah Jokowi minta maaf atas terjadinya pembunuhan yang masif.
“Atau jangan-jangan Jokowi hanya minta maaf terkait pengabaian hak-hak keluarga para eks tapol PKI selama ini. Bisa juga merujuk pada kejahatan-kejahatan PKI yang sebelumnya. Nah kita belum tahu. Tapi dalam konteks keluarga ya wajar saja kalau Jokowi melakukan permohonan maaf,” katanya.
Menurutnya, kemungkinan permintaan maaf ada tiga model. Pertama, minta maaf atas kejadian 66, penahanan tapol PKI, atau hanya minta maaf pada keluarga yang menjadi korban pilihan politik orangtuanya.
“Kalau misal yang ketiga wajar. Keluarga PKI belum tentu PKI. Mestinya mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari negara. Kita belum tahu yang mana yang dipilih Jokowi,”
“Kalau 66 ya mungkin perdebatannya jadi panjang. Bisa aja TNI marah, dan implikasinya juga besar. Jadi perlu diperjelas dulu apa yang jadi konsen Jokowi dalam konteks permintaan maaf ini,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
