Jakarta, Aktual.com — Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku setuju dengan adanya wacana pengawasan terhadap majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu menyusul putusan MK tentang diperbolehkannya keluarga petahana maju dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada).
“Saya akan bawa wacana itu kepada komisi III DPR RI. Semua itu musti ada pengawas, kalau tidak akan semena-mena,” kata Ruhut, di Jakarta, Rabu (15/7).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan MK sebagai mitra kerja untuk menimbang semua putusannya dari segala aspek kehidupan, baik dalam aspek budaya, sosial, keamanan, hingga pertahanan, selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Saya ingatkan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan, kita udah tahu semua hancur republik ini karena KKN. Saya bukan menolak dinasti, saya mendukung selama objektif, selama keluarga itu mempunyai rekam jejak yang baik,”
“Tetapi, kita lihat sebagian di daerah itu di bupati, punya istri dua, dua-duanya mau maju jadi kepala daerah dan tau-tau berantem. Yang begini ini apakah tidak dilihat oleh MK?” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
