Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan surat panggilan KPK usai diperiksa di Jakarta, Rabu (15/7). Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kepada anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah terkait perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/asf/15.

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto telah melakukan rangkaian pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat koleganya, Adriansyah. Dia mengaku ada belasan pertanyaan yang dilayangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pagi ini 30 menit lebih cepat dari jadwal. Saya proaktif memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan saudara Adriansyahn di mana tadi ada 16 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dari 16 itu lima di antaranya terkait dengan identitas diri,” beber Hasto, usai pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

Dalam pemeriksaan tersebut, Hasto mengatakan, tidak ada satu pun pertanyaan penyidik KPK yang menyinggung masalah uang dari Adriansyah untuk keperluan Kongres PDI-Perjuangan di Bali.

“Dari KPK sendiri tidak ada, tidak ada penyebutan itu (uang Adriansyah). Itu disampaikan oleh pengacara Adriansyah, dari pihak KPK sendiri tidak ada,” ungkapnya.

Namun demikian, Hasto tidak menampik jika partainya selalu mendapat uang dari kadernya, wabilkhusus yang menjadi anggota DPR. Dia menyebutnya sebagai uang iuran, dan itu tertuang dalam AD/ART Partai.

Adriansyah sendiri merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 fraksi PDI-Perjuangan, yang terpilih mewakili masyarakat kota Kalimantan Selatan. Tapi, karena kasus suapnya terungkap, dia harus rela dipecat dari partainya.

“Kami tidak pernah meminta dana kecuali untuk seluruh anggota fraksi. Kami punya peraturan adanya iuran bulanan itu yang memang selama ini dijalankan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby