Jakarta, Aktual.com — Pemerintah didorong untuk benar-benar serius dalam membangun jaringan guna mengaliri listrik di kawasan perbatasan dalam upaya mencegah ketergantungan pada pasokan listrik dari negara tetangga.
“Tugas pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dan memeratakan kesejahteraan,” kata Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Rabu (15/7).
Oesman mengemukakan hal tersebut saat menyerap aspirasi masyarakat di Kota Pontianak yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia.
Ia menyatakan, dirinya paling benci dengan ketergantungan dan merasa prihatin bila masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalimantan Barat membeli listrik dari Kuching, Malaysia.
Namun, Oesman menerima keadaan itu sebab negara belum mampu menyediakan listrik buat masyarakat di perbatasan.
Untuk itu, Wakil Ketua MPR memaparkan bahwa dalam hal soal pembangunan listrik harus dimiliki kecepatan dalam mencapai sasaran dengan berbagai terobosan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengemukakan, pihaknya ingin agar subsidi terkait listrik diberikan langsung kepada orang miskin melalui program kartu bagi orang miskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
“Ke depan kami meminta pemerintah untuk memberikan subsidi dengan dibayar langsung oleh pemerintah sesuai jumlah orang miskin yang ada di data pemerintah,” kata Sofyan Basir usai mengikuti rapat tentang kelistrikan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).
Dengan demikian, menurut Sofyan, maka untuk tahun 2016 diharapkan subsidi listrik tidak melalui pihak PLN tetapi dimasukkan langsung kepada kartu bagi orang miskin.
Bila hal tersebut bisa diterapkan, ujar dia, maka beban subsidi listrik yang membebani anggaran dinilai dapat berkurang hingga mencapai sekitar Rp20-30 triliun per tahun.
Dirut PLN juga mengatakan, selama ini subsidi diberikan kepada pemakai listrik 450 dan 900 watt dinilai tidak efektif karena terbukti tidak mengena seluruhnya kepada orang miskin.
Sofyan mengingatkan bahwa jumlah orang miskin sesuai data pemerintah adalah sekitar 15 juta orang, tetapi ada 44 juta orang yang memakai saluran listrik bersubsidi. “Ini tidak baik dan tidak mendidik bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa Wapres Jusuf Kalla meminta ide tersebut dapat dibahas secara mendalam.
Artikel ini ditulis oleh:
