Jakarta, Aktual.com — Hingga saat ini, tidak ada kemajuan berarti yang dilakukan oleh Freeport dalam mewujudkan isi MoU antara Pemerintah dengan Freeport khususnya dalam pembangunan smelter.
“Smelter ini sangat penting, selain amanat UU MINERBA, keberadaan smelter ini tentu akan membuat nilai tambah bagi bangsa Indonesia, karena kita akan tahu secara real berapa banyak emas, tembaga dan mineral lainnya yang diangkut oleh Freeport keluar dari Indonesia,” ujar direktur Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Minggu (19/7).
Menurutnya, selama ini bangsa Indonesia telah dibohongi oleh Freeport aras laporan mineral yang diperoleh dari papua karena memang kita tidak pernah tau persisnya apa yang diangkut dan berapa yang diangkut Freeport.
“Jangan tutupi kewajiban ini dengan membesar-besarkan berita bahwa Freeport mengembalikan blok yang kaya emasnya pada Indonesia, rakyat jangan disuguhi isu-isu manipulatif. Pengembalian blok itu atas amanat UU,” jelasnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, pasti menginginkan peningkatan pendapatan negara dari tambang yang dikelola Freeport, termasuk pada peningkatan royalti. Namun jika dihitung, pembangunan smelter itu jauh lebih menguntungkan daripada peningkatan royalti yang hanya 1%an.
“Pemerintah melalui kementrian ESDM harus punya prioritas mana yang lebih penting, jangan lagi bangsa ini disuguhi informasi manipulatif, puluhan tahun kita tidak dapat manfaat sesungguhnya dari papua,” jelasnya.
Saat ini, MK sudah seharusnya ada perubahan signifikan. Jokowi harus menegur Kementerian ESDM yang tidak berani tegas kepada Freeport, sementara ijin ekspor konsentratnya akan berakhir pada akhir bulan ini.
“Ini harus jadi perhatian serius menteri ESDM. Jikapun harus diperpanjang akhir bulan ini, maka ekspor konsentrat Freeport sudah seharusnya dikenakan bea keluar 15%,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
