Jakarta, Aktual.com — Mudzakaroh Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah Jawa Timur merespon keras kerusuhan Tolikara.
Sekitar kurang lebih 65 ulama, kyai dan asatidz berkumpul di kediaman KRH Ali Badri Zaini, Jl Gadung 37 Bendulmerisi Surabaya pada Senin, 20 juli 2015 untuk merespon tragedi penyerangan terhadap umat islam di kabupaten Tolikara Papua.
“Umat islam jangan terpancing, minta aparat menangkap aktor dibalik penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara Papua, namun para ulama harus tetap bersikap tegas agar tidak meremehkan kekuatan umat islam,” kata ulama Madura KRH Ali Badri Zaini dengan tegas.
Sedangkan Harun Musa, Ketua HTI DPD Jawa Timur sebagai fasilitator acara Mudzakaroh Ulama menyampaikan, “Terjadinya penyerangan terhadap umat islam di sebuah wilayah, sama dengan menyerang seluruh umat islam. Umat islam seperti satu tubuh. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh tinggal diam, lebih-lebih ulamanya,” katanya.
Sedangkan Kyai Misbah perwakilan Ulama Jombang ketika membacakan pernyataan sikap Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah Jawa timur menyatakan bahwa “Mengutuk tindakan brutal dan keji tersebut ini, apalagi dilakukan saat umat Islam melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Aksi brutal dan keji ini merupakan bukti “sikap abai”, serta kurang seriusnya pemerintah negeri kita, negeri mayoritas muslim ini, untuk melindungi kepentingan umat Islam, dan seharusnya tragedi memilukan ini bisa dihindari,” katanya. \
Menurut Kyai Misbah, jauh sebelum tragedi tersebut terjadi telah beredar surat terbuka dari Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada Umat Islam se-Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Pdt. Nayus Wenda sebagai Ketua dan Pdt. Marhen Jingga sebagai Sekretaris, dan ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara, yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan lebaran. Bahkan dalam surat itu juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab.
“Pernyataan Wapres yang menyebut bahwa penyerangan itu dipicu oleh masalah speaker adalah pernyataan yang tidak berdasar, bahkan semakin menegaskan “sikap abai” serta kurang seriusnya pemerintah dalam melindungi kepentingan umat Islam terutama di daerah minoritas. Pernyataan tersebut juga semakin menyakitkan korban yang sudah sakit karena diperlakukan secara dzalim,” tambahnya.
Forum tersebut memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar dalam menangani urusan umat dengan serius adalah amanah dan hendaknya dilakukan dengan sunguh-sungguh.
