Jakarta, Aktual.com — Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengingatkan jika keberlanjutan perlambatan ekonomi tidak segera diantisipasi maka akan memperlebar tingkat kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya.
Menurut Enny, imbas negatif jangka pendek dari perlambatan ekonomi akan lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Dampak perlambatan ekonomi itu seperti kebijakan dunia usaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan fluktasi harga kebutuhan pokok, yang akan menekan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Implikasi dari perlambatan ini adalah pendapatan masyarakat menengah ke bawah justru habis untuk konsumsi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/7).
Melihat ekspektasi masyarakat dari survei keyakinan konsumen yang dilakukan Bank Indonesia per Juni lalu, Enny mengatakan pendapatan yang terus menurun, akan membuat masyarakat menarik simpanannya untuk memenuhi konsumsi.
Maka dari itu, Enny melihat porsi tabungan di perbankan juga akan menurun karena ekspetasi pendapatan yang belum membaik dalam beberapa bulan mendatang.
Dari komposisi sektoral, menurut dia, penyaluran kredit untuk sektor riil, seperti untuk industri pengolahan terus menurun, sementara penyaluran kredit untuk sektor padat modal seperti sektor telekomunikasi dan jasa keuangan tumbuh.
“Kesenjangan ekonomi bisa menjadi imbas karena aliran modal terus masuk dan berlimpah, namun minim ke sektor yang banyak tenaga kerja,” tutur dia.
Lebih lanjut, Enny menjelaskan, pelebaran koefisien gini tersebut dapat diantisipasi pemerintah dengan mempercepat eksekusi proyek-proyek infrastruktur, terutama di daerah, sehingga dapat menyediakan lebih banyak lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kebijakan lain untuk mempermudah kredit atau pembiayaan lainnya bagi pengusaha kecil dan menengah, agar produktivitas dan pendapatan mereka meningkat.
“Dampak dari kebijakan subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat tidak akan terasa pada tahun ini, karena impelemntasinya baru 2016,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati sebelumnya mengatakan, untuk mengantisipasi pelebaran koefisien gini, pemerintah harus mengefektifkan sistem perlindungan sosial dan asuransi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah harus membuat perlindungan sosial dan asuransi itu tepat dan mengenai semua sasaran masyarakat.
Pemerintah menargetkan dapat menurunkan tingkat koefisien gini dari 0,413 menjadi 0,4 pada 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
