Jakarta, Aktual.com — Komite Umat meminta langkah hukum tegas, adil dan transparan terhadap pelaku radikalisme, separatis dan terorisme.
Hal ini dikatakan dalam pernyataan sikap terkait peristiwa penyerangan dan pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu.
“Mendorong pihak keamanan untuk menjamin keamanan masyarakat di Tolikara. Meminta langkah hukum yang tegas, adil dan transparan terhadap oknum yang terindikasi melakukan gerakan radikalisme, separatis dan terorisme,” kata perwakilan dari Majelis Intelektual Umat Muslim Indonesia (MIUMI) Bachtiar Natsir, kamis (23/7).
Selain itu, pihaknya juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang menolak bantuan lembaga resmi untuk pemulihan masyarakat di Tolikara.
Organisasi masyarakt juga diminta secara bersama-sama menyalurkan bantuan dari Baznas yang dikoordinasikan oleh Pos Indonesia, untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Papua.
Masalah Tolikara dinilai sebagai masalah dalam negeri, maka TNI-Polri harus mewaspadai intervensi pihak asing dalam insiden tersebut.
“Terakhir, mendukung Menteri Dalam Negeri mencabut Perda tentang pembatasan pembangunan rumah ibadah di Tolikara,” katanya.
Selain dari MIUMI, pernyataan sikap ini juga dihadiri oleh sejumlah ulama, diantaranya Ketua Umum Baznas Didin Hafidhudin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Arifin Ilham dan Yusuf Mansyur.
Artikel ini ditulis oleh:
