Jakarta, Aktual.co — Dalam jangka waktu triwulan pertama tahun 2015, utang pemerintah di era Jokowi-JK terus meningkat. Berdasarkan rilis data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip Aktual.co dari situs resmi Kemenkeu, Rabu (22/4), total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.795,84 triliun per Maret 2015. Jumlah tersebut meningkat Rp 51,48 triliun dibandingkan utang pada Februari yang sebesar 2.744,36 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan bahwa pemerintah pusat tengah menjalankan kebijakan front loading, yakni penarikan utang (terutama melalui penerbitan surat utang/obligasi) yang banyak dilakukan pada awal tahun.
“Memang, kita sedang melakukan strategi front loading dalam hal itu,” kata Bambang kepada wartawan di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/4)
Adapun pertimbangan untuk masih menjalankan strategi front loading tersebut, kata Bambang, lantaran untuk mengantisipasi adanya kemungkinan kondisi pasar yang sulit di semester II-2015 nanti yang dipicu oleh perkiraan kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve/The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya di pertengahan semester, dimana aliran dana akan cenderung mengarah ke AS.
“Kita mencegah berhadapan dengan kemungkinan peningkatan suku bunga di Amerika pada semester II. Jadi kalau kita mencari utang dari market sebaiknya dilakukan sebelum kejadian itu,” katanya.
Lebih lanjut Bambang mengemukakan terkait belum adanya rencana pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran atau menambah utang. Seperti yang sudah ditentukan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, defisit ditetapkan Rp 222,5 triliun atau 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pokoknya kita tetap sesuai APBN-P, Nggak ada (pelebaran defisit),” tegasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, utang Pemerintah yang sebesar Rp 2.795,84 triliun itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 2.099,35 triliun (75,1 persen) dan pinjaman baik bilateral maupun multilateral sebesar Rp 696,48 triliun (24,9 persen). Jika dibandingkan dengan Desember 2014 yang senilai Rp 1.931,22 triliun, posisi utang dari SBN tercatat mengalami kenaikan. Pun dengan nilai pinjaman yang dibandingkan dengan Desember 2014, juga turut mengalami kenaikan.
Dari sisi pinjaman multilateral, Bank Dunia tercatat sebagai pemberi pinjaman terbesar dengan jumlah Rp 182,81 triliun (26,2 persen), disusul ADB sebesar Rp 110,47 triliun (15,9 persen). Sedangkan dari pinjaman bilateral, Jepang tercatat sebagai negara kreditur terbesar dengan pinjaman mencapai Rp 219,67 triliun atau sebesar 31,5 persen. Kreditur terbesar selanjutnya adalah Prancis sebesar Rp 24,98 triliun (3,6 persen), dan Jerman sebesar Rp 20,42 triliun (2,9 persen).
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
Artikel ini ditulis oleh:
