Jakarta, Aktual.com — Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa tidak ada praktik mahar politik dalam proses pengusulan calon bupati/walikota dari PDIP di wilayah Jawa Tengah.
“Semua proses didasarkan kreteria yang kemudian diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai di Jakarta,” katanya melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (26/7).
“Tak tempeleng jika ada yang meminta. Saya melarang keras diri saya sendiri untuk melakukan itu,” tambahnya.
Dia tidak menampik bahwa dalam proses politik memungkinkan terjadi hal-hal seperti itu, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengharamkan diri meminta uang atau mahar politik. “Jika ada yang bilang untuk maju dari PDIP harus nyetor uang Rp100 juta atau sebagainya. Itu tidak benar, kami melarang tegas,” katanya.
Proses pengajuan calon pasangan kepala daerah dari PDIP baik yang murni dari partai banteng bermata merah bermoncong putih, atau hasil koalisi dengan partai lain, merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. “Kami mungkin memang tidak bersih sekali, tetapi kami bisa memastikan jika proses di daerah tidak ada mahar politik, semua adalah hasil penilaian dengan parameter yang ada,” katanya.
Bambang mengutip ujaran Bung Karno bahwa saat menjadi kader partai tugas utamanya adalah memberi tenaga untuk kaum marhen. “Mereka yang termasuk kaum marhen, tidak peduli partai atau golongan, menjadi perhatian kita. PDIP harus menegakkan hal itu,” ujarnya. “Maka ajang pilkada ini buat kami bukanlah konflik yang bisa menimbulkan ketegangan sosial. Bagi kami ini adalah perlombaan di dalam keluarga. Coba lihat, semua partai ada dalam koalisi kami. Di daerah A, kami berkoalisi dengan partai ini, sedangkan di daerah B, partai itu menjadi saingan kami. Ini benar-benar perlombaan yang ramai,” ujarnya.
Bambang juga mengutip perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahwa Jawa Tengah bisa menjadi wilayah percontohan kemajemukan di Indonesia. Saling bersaing, tetapi tetap menjungjung martabat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebutkan bahwa pemerintah daerah siap menggelar pilkada dengan fair. “Kita sudah meminta penyelenggara baik tingkat provinsi maupun kabupaten untuk melakukan pilkada yang fair. Dari kemajemukan pasangan yang ikut pun kita bisa lihat hal itu,” ujarnya.
Ganjar memiliki pemahaman yang sama bahwa pilkada nanti adalah ajang lomba di dalam satu keluarga. “Jadi kita tidak perlu harus bersitegang yang malah merugikan rakyat. Jika memang ada hal-hal yang mengganjal ada proses hukum dan saluran yang lain,” jelasnya.
Sedangkan, Bambang Wuryanto, menyebutkan bahwa jika memang ada ganjalan baik dari kader di dalam partai atau dari partai lain yang ikut berpasangan dengan PDIP bisa dibicarakan secara kekeluargaan. “Kita tidak perlu ribut-ribut. Kita masih bisa bicara dengan siapapun,” jelasnya.
DPP PDIP memberikan keputusan dan surat rekomendasi kepada 21 pasangan yang diusung. Mereka adalah pasangan untuk Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
