Jakarta, Aktual.com — Pada triwulan I 2015, perlambatan konsumsi yang terjadi baik di dunia usaha dan masyarakat ditengarai karena minimnya realisasi program dan proyek pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.
Menurut data Badan Pusat Statistik, pada triwulan I 2015, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 2,21 persen, atau lebih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,01 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,6 persen.
Serapan belanja infrastruktur pemerintah menjadi salah satu hal yang disorot mengingat perannya terhadap pertumbuhan. Jumlah anggaran infrastruktur pada 2015 pun merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir, yakni Rp290,3 triliun.
Menurut perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jika anggaran infrastruktur tersebut terealisasi 100 persen, dapat menyumbang 0,6 persen terhadap pertumbuhan.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini menuturkan, dalam sisa waktu 2015, pemerintah harus melakukan upaya ekstra, atau bukan upaya “biasa-biasa saja” jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati estimasi terbaru di 5,2 persen.
“Menurut CORE itu moderat. Jadi menurut kami bisa lebih tinggi dari itu. Namun dengan kerja tim dan implementasi yg lebih baik dan semestinya tidak berlebihan jika kita berharap 5,3 persen,” ujar Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (28/7).
Tidak hanya percepatan anggaran pemerintah pusat, Hendri juga meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan terobosan agar mampu mengoptimalkan stimulus dari anggaran daerah.
“Semestinya salah satu tugas Kemenkeu membuat terobosan agar realisasi anggaran daerah lebih dipercepat,” ujar dia.
Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Lucky Al Firman mengklaim bahwa realisasi anggaran sebenarnya sudah optimal hingga semester I 2015, karena masa transisi pemerintahan yang membuat APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015.
Dia mengatakan Kemenkeu akan mendorong agar realisasi program dan proyek yang sudah direncanakan pemerintah pada 2015 bisa terealisasi sepenuhnya.
“Kalau dilihat dari data, kita sudah cukup ‘on track’ karena tiga bulan awal kan masa transisi. Saat ini kami masih berusaha agar belanja yg dialokasikan tahun ini harus diselesaikan tahun ini. Jadi tidak ada istilah ‘carry over’,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
