Jakarta, Aktual.com – Proyek reklamasi dan Giant Sea Wall (GSW) atau disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) bisa menenggelamkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar usai mengikuti rapat koordinasi membahas proyek reklamasi dan NCICD di Teluk Jakarta dan daerah pesisir di Indonesia secara keseluruhan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/7).
Kata Deddy, kekhawatiran tenggelamnya Bandara Soetta disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kekhawatiran Jonan (Menhub) kalau itu (proyek reklamasi dan GSW) dilakukan, Bandara Cengkareng bisa berhenti karena banjir. Memangnya penumpang mau berenang?” seloroh pria yang juga merupakan aktor kawakan tersebut.
Deddy juga menyitir ucapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mempertanyakan mau dipindah kemana nantinya air dari Teluk Jakarta jika ada proyek reklamasi dan GSW. “Masa mau dilempar ke Bekasi, dan daerah lain? Nanti bandara bisa tenggelam dong,” tutur Deddy.
Untuk itu, jelas Deddy, sebelum dilakukan reklamasi ataupun GSW, pemerintah lebih dulu akan membuat badan kajian yang melibatkan beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah.
“Untuk pemerintah daerahnya ada Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ucap dia.
Selanjutnya, kata dia, dari hasil tim kajian atau studi tentang GSW itu baru bisa diterapkan perlakuan terhadap daerah-daerah pesisir di Indonesia dan bukan hanya di Jakarta.
“Karena bukan Jakarta saja yang jadi pesisir. Jakarta memang jadi korban pertama, tapi ada daerah lain seperti Semarang, Cirebon, Surabaya dan Makassar yang juga alami masalah yang sama. Kalau mikirin Jakarta melulu ya bisa tenggelam nanti semua daerah,” kata dia.
Diketahui, selain dihadiri Deddy, rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry M Baldan dan Kepala Bappeda Provinsi Banten M Yanuar.
Artikel ini ditulis oleh:
