Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tidak mau secara gamblang mengatakan penghentian proyek reklamasi dan Giant Sea Wall (GSW) di Teluk Jakarta yang akan dikaji kembali.
Saat ditanyakan Aktual.com, Sofyan hanya menjawab semua tergantung hasil kajian yang akan segera dibentuk beberapa kementerian dan pemerintah daerah tentang daerah pesisir.
“Ngga dihentikan, tunggu hasil kajian dulu lah,” ujar dia, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, membahas National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Kamis (30/7).
Kata dia, di rapat hanya dibahas soal pengkajian kembali NCICD untuk seluruh pesisir yang terancam di Indonesia dan bukan bicara soal penghentian proyek reklamasi dan GSW di Teluk Jakarta.
“Kita harus lihat secara komprehensif. Itu (NCICD) merupakan penataan terhadap wilayah kota-kota di pantai. Karena yang mengalami masalah bukan hanya Jakarta. Tapi juga misalnya Semarang, kemudian pantai-pantai di sebelah timur, pantai utara Jawa, di beberapa tempat terjadi abrasi sampai jalan daendels terancam,” ujar Sofyan.
Meski diakuinya, proyek reklamasi dan GSW Teluk Jakarta memang jadi prioritas.
Alasannya, Jakarta mengalami penurunan permukaan tanahnya sangat tinggi. Ditambah lagi alasan ancaman banjir yang rutin menghampiri Jakarta. “Dengan ukuran 700 liter per detik mengalir air, dan kondisi yang seperti sekarang sudah tidak bisa ditampung lagi,” ucap dia.
Oleh sebab itu, kata dia, mesti dipikirkan upaya untuk bebaskan Jakarta dari banjir dan penurunan permukaan tanah. “Meski tadi kita tidak bahas soal NCICD untuk GSW saja, tetapi NCICD untuk nasional,” kata dia.
Adapun institusi yang nantinya akan mengkaji kembali NCICD, kata Sofyan sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum.
Institusi itu, ujar dia, bahkan akan diberi kewenangan yang lebih besar. Untuk kasus Jakarta dan GSW Jakarta bahkan akan diberi mandat khusus.
“Nanti diberikan TOR yang jelas. Kalau ada ‘grant’ (pendanaan) bisa kita manfaatkan, sekarang ada dua grant yang masuk dari Jepang dan Belanda. Itu disalurkan langsung,” ucap dia.
Berbeda dengan sikap Sofyan, sebelumnya usai mengikuti rapat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry M Baldan justru tegas mengatakan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dan GSW akan dihentikan.
Kata dia, penghentian dilakukan selama pengkajian ulang dilakukan oleh pemerintah.
“Tadi di rapat disepakati untuk dilakukan studi lebih dulu untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Karena ini penanganannya harus dari hulu ke hilir,” ujar Ferry.
Saat ditanyakan apakah penundaan juga dilakukan terhadap proyek GSW yang sudah berjalan di Tahap A, Ferry menjawab, “Iya, yang bikin bentuk Garuda itu, kan bukan penyelesaian,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
