Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani.
“Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (31/7).
Menurut dia, masih banyak peluang dan kesempatan yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan.
Namun, Jokowi mengaku mendapati fakta di lapangan setiap kali kunjungan kerja ke daerah ketersediaan sarana produksi pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani.
“Petani tidak dapat subsidi, subsidi tidak sampai ke petani. Inilah perlunya sistem subsidi untuk menjangkau petani yang kita rancang. Plus minus bagaimana sedang dikalkulasi. Agar kita bisa lakukan itu dan tidak salah-salah lagi,” katanya.
Salah satu yang juga menjadi fokus dan langkah nyata untuk memajukan pertanian nasional adalah ketersediaan data tunggal produk-produk pertanian.
Tanpa data tunggal, seperti yang selama ini terjadi, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktu tanam, dan proses pascapanen.
Apalagi pada saat terjadi perubahan musim tanam karena pengaruh perubahan iklim dunia seperti sekarang sehingga ketersediaan data tunggal tersebut mutlak diusahakan bersama.
Selain data tunggal, ketersediaan sarana produksi, termasuk benih dan pupuk dengan harga terjangkau petani, juga sangat penting dalam memajukan pertanian nasional. Sedangkan untuk memberdayakan petani, hal mendesak yang perlu diupayakan seluruh pemangku kepentingan adalah masalah permodalan dan pemasaran.
Oleh karena itu, kata Presiden, gagasan pendirian Bank Tani perlu dikaji lebih serius agar petani menjadi bermartabat dan tidak terjebak pengijon dan lintah darat.
Pemasaran hasil pertanian, dengan harga yang menguntungkan petani, juga perlu dikembangkan lebih sistematis dan modern dengan melibatkan Bulog dan Koperasi.
Menurut Presiden Jokowi, dengan adanya petani yang semakin berdaya, kedaulatan pangan nasional dapat terwujud.
Kepala Negara menegaskan, untuk menunjang kedaulatan pangan tersebut, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada beras.
“Budaya beras harus dikurangi, dan diversifikasi pangan lokal harus dikembangkan seiring dengan reformasi agraria yang dijalankan pemerintah,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
