Jakarta, Aktual.com – Polemik dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur semakin menuai perhatian publik.
Terlebih, ketika dalam Muktamar akan membahas salah satu agenda dalam forum Bahtsul Masail,membahas ad Diniyyah al Waqi’iyah akan dibahas hukum bagi pemimpin yang mengingkari janji.
“Muktamar NU ke-33 ini sangat strategis, karena salah satu agenda Muktamar adalah forum Bahtsul Masail. Dalam forum Bahtsul Masail ad Diniyyah al Waqi’iyah akan dibahas hukum bagi pemimpin yang mengingkari janji. Dalam kata lain, hukum bagi pemerintahan Jokowi-JK,” kata Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman, dalam siaran tertulisnya, di Jakarta, Senin (3/8).
Tak sampai disitu, Jajat mengatakan forum Bahtsul Masail ad Diniyyah al Waqi’iyah dapat menyampaikan ke Komisi Rekomendasi NU bahwa pemerintahan Jokowi-JK dinilai sebagai pemerintahan dzolim lantaran telah melanggar banyak janji kampanye.
Selanjutnya, Komisi Rekomendasi NU dapat merekomendasikan penggulingan pemerintahan.
“Mereka yang berkepentingan untuk mempertahankan pemerintahan sekarang sedang berusaha melobi pimpinan NU agar tidak membicarakan, apalagi mengeluarkan rekomendasi tersebut. Lobi dilakukan dengan segala cara termasuk dengan pemberian uang tunai ribuan Dollar AS dan Singapura,” ungkapnya.
Sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia, kata Jajat, NU sangat strategis karena memiliki pengikut yang sangat banyak. Jika alim ulama NU mengatakan rezim Jokowi-JK harus diturunkan dengan people power, tidak perlu menunggu lama untuk jutaan umat membanjiri Jakarta.
“Tidak banyak organisasi yang mampu gulingkan pemerintahan yang jelas dzolim ini, NU adalah salah satunya. Banyak rakyat sekarang menunggu apa kata pimpinan NU,” tutup Jajat.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
