Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah bukanlah tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Sebagai otoritas fiskal, kami tugasnya jaga kondisi fiskal stabil dan suistainable, dan sinkron dengan kebiajakan moneter,” ujar Bambang saat rapat koordinasi di gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8).
Lebih lanjut dikatakan dia, tugas pemerintah saat ini yang paling penting adalah mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Pasalnya, kondisi global saat ini mengancam ekonomi domestik.
“Maka kami jaga fundamental ekonomi, khusus di fiskal suistainability nya. Kami juga mendorong belanja pemerintah semakin cepat,” kata dia.
Menurut Bambang, belanja pemerintah saat ini mencapai 45 persen atau Rp900 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah beredar di pereknomian.
“Itu yang kami lakukan selain perpajakan berupa insentif atau stimulus,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing (valas). Hal tersebut dibuktikan, kata dia, dengan volatilitas rupiah yang masih terjaga dengan baik, yaitu di bawah 8 persen.
“Sedangkan di negara-negara lain volatilitasnya bisa sampai 15 persen. Rupiah tertekan karena eksternal, karena ada kelanjutan ekonomi AS dan statement Fed rate yang akan naik,” tandas dia.
Masa-masa pelemahan nilai tukar rupiah, lanjut Agus, akan mereda setelah adanya kepastian Fed rate naik. “Situasi kami harap akan lebih stabil, apalagi kalau reformasi masih dijalankan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, rupiah siang ini mencapai Rp13.485 per dolar AS. Melemah 25 poin atau 0,18 persen dari sebelumnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
