Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kalau saat ini pemerintah tidak visioner dalam melihat permasalahan mengenai revisi UU Pilkada.
“Ini saya lihat presiden merupakan pimpinan yang tidak visioner. Sangat pendek melihat permasalahan,” ketusnya saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8).
Fadli menambahkan bahwasannya DPR pernah melakukan rapat konsultasi dengan presiden mengenai bagaimana kepesertaan partai yang tengah berselisih paham. Akan tetapi kata Fadli pemerintah terkesan menganggap tidak ada masalah.
“Namun waktu itu pemerintah merasa enggak ada masalah, padahal sudah kami ingatkan revisi itu diperlukan,” tambahnya.
Diharapkan Fadli bahwa pemerintah seharusnya bersikap konsisten terhadap aturan yang sudah ditetapkan. “Kalau sampai tahap akhir tetap ada wilayah yang memiliki calon tunggal ya apa boleh buat. Artinya, di wilayah itu harus ditunda hingga tahun 2017,” paparnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
