Jakarta, Aktual.com – Mantan Wakil Ketua DPRD DKI periode 2009-2014, Boy Bernadi Sadikin angkat bicara terkait persoalan pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI di APBD 2014.
Dimana audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan ada dua kerugian negara hingga ratusan miliar di pembelian lahan tersebut.
Pertama kerugian senilai Rp191 miliar jika mengacu dengan harga pembelian dari PT CKU. Dan kerugian sebesar Rp484 miliar jika mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tomang Utara, Jakarta Barat.
Diakui Boy, saat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI di periode itu, dirinya memang ikut menandatangani Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan di tahun anggaran 2014.
Dia mengakui, di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)-Perubahan 2014, memang ada anggaran Rp 800 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras. Namun, setelah ditandatangani, Boy mengaku tak tahu menahu lagi teknis pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI.
“Lah kami dewan mana tau teknis pembayaran. Itu urusan eksekutif. Jika itu tak ditandatangan tidak bisa. Mereka kan bilang untuk warga DKI,” ucap Boy, Jumat (7/8).
Agar persoalan itu bisa terang benderang duduk perkaranya, Boy pun menyarankan agar diserahkan ke penegak hukum.
Agar penegak hukum menelusuri bagaimana pembayaran pembelian tanah seluas 36.460 meter persegi dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebesar Rp800 miliar tahun anggaran 2014. “Nah, nanti ketauan siapa calo pihak YKSW dengan pemprov. Ini dulu yang harus dibongkar,” ujar dia.
Sebab, tanpa adanya perantara, Pemprov DKI tidak akan tahu ada tanah di sana. Mengingat letaknya yang ada di belakang, dan lahan itu sudah dibeli PT CKU dengan harga lebih murah Rp191 miliar atau 15 juta per meter.
“Makanya kan, memang harus jelas kasus ini biar tak jadi bola liar dan nuduh ke mana-mana,” ucap anak mantan Gubernur DKI Ali Sadikin itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setuju DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan itu. Sebab pembelian lahan RS Sumber Waras telah disepakati Ketua DPRD DKI di periode 2014, Ferrial Sofyan.
“Supaya DPRD mengerti bahwa ada nota kesepahaman antara Gubernur dengan Ketua DPRD DKI,” kata Ahok, Kamis (6/8).
Kata dia, baik Pemprov dan DPRD DKI, memang sudah sepakat program kesehatan jadi prioritas di KUA-PPAS Perubahan 2014. Nah, pembelian lahan RS Sumber Waras menjadi salah realisasi dari kesepakatan itu. Rencananya, lahan itu akan dijadikan RS spesialis jantung dan kanker.
Artikel ini ditulis oleh:
