Jakarta, Aktual.co — Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah merumuskan rekomendasi sementara atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang APBD tahun anggaran 2014 yang akan segera diparipurnakan pada hari Rabu (22/4).
Berikut ini adalah rekomendasi sementara DPDR atas LKPJ Gubernur Ahok yang berhasi dirumuskan dalam rapat badan anggaran siang hari ini di gedung serbaguna DPRD DKI Jakarta:
1. Bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta prihatin dan menyayangkan kinerja Gubernur dan jajarannya.
2. Gubernur tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya memegang kendali sebagai Gubernur selama dua bulan jabatan setelah mantan Gubernur Joko Widodo.
3. Kebijakan Gubernur tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan seperti penghapusan jabatan wakil lurah yang ternyata melanggar undang-undang 29 tahun 2007 tentang pemerintah daerah Ibukota DKI Jakarta.
4. Terbitny Ijin reklamasi kepada pengembang melalui Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014, Sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
5. DPRD memprihatinkan pemda DKI yang tidak bisa mempertahan aset-aset pemda seperti. Masalah tanah BMW, Tanah Thamrin aset Bank DKI yang dikuasai Lippo Group dan RSUD Jakarta Selatan.
6. Gubernur diminta menyusun pertelaan antar instansi agar tidak merugikan konsumen khususnya masyarakat penghuni rumah susun untuk mendapatkan sertifikat. 7. Menjelaskan Belanja Tidak Langsung dimana dana hibah ada didalamnya, itu tidak diserahkan ke kita laporannya kepada DPRD.
8. Gubernur harus konsisten melaksanakan pola transportasi masal yang telah diwacanakan, dimana masyarakat masih merasakan kemacetan akibat pekerjaaan yang berkaitan dengan transportasi. (Contohnya Monorel).
9. Persoalan kebersihan khususnya soal sampah segera ITF di lima wilayah agar persoalan sampah di Jakarta terselesaikan.
10. Masalah banjir, khususnya drainase yang tidak pernah terurus dan terselesaikan dengan baik.
11. CSR Harus dikelola dengan baik dan transparan. Dan harus dilakukan audit.
12. Untuk penutup. Akhirnya Gubernur diminta tidak banyak berwacana dan serius bekerja beserta aparatnya. Agar pencairan target APBD yang rendah tidak terulang kembali di tahun 2015.
13. Gubernur harus aktif menjalin komunikasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
