Banda Aceh, Aktual.com — Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan persiapan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 triliun telah mencapai 95 persen.
“Prosesnya sudah 95 persen, tinggal menunggu kesepahaman dengan bank pelaksana,” kata Braman Setyo di Banda Aceh, Senin (10/8).
Braman mengatakan perjanjian nota kesepahaman antara pemerintah dengan bank-bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR tersebut, antara lain BRI, Bank Mandiri dan BNI, akan dilaksanakan paling lambat pada Kamis (13/8).
Ia memastikan plafon KUR mikro diberikan maksimal sebesar Rp25 juta, dan untuk sektor retail diberikan pinjaman antara Rp25 juta-Rp500 juta, dengan suku bunga untuk usaha mikro tujuh persen per tahun dan sektor retail tiga persen per tahun.
“Kalau kesepahaman sudah ditanda tangani, maka target Rp30 triliun dalam lima bulan tersisa harus disalurkan,” ujar Braman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo ini.
Ia juga optimistis proses pencairan KUR pada tahun ini berjalan lebih baik dan tidak lagi bermasalah atau bisa menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (NPL) seperti tahun- tahun sebelumnya.
“Bank tentunya sudah tahu pasti, agar tidak masuk lagi ke lubang yang sama. Kami di komite kebijakan yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, kementerian teknis, BI dan OJK juga terus melakukan evaluasi dalam periode tertentu,” katanya.
Braman menambahkan pengurangan jumlah bank nasional yang menjadi penyalur KUR dari sebelumnya tujuh menjadi tiga, juga merupakan antisipasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kredit macet.
Selain telah menunjuk tiga bank pelat merah yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pemerintah juga mempertimbangkan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkinerja baik untuk menyalurkan KUR.
Dari alokasi Rp30 triliun tersebut, BRI mendapatkan jatah penyaluran KUR sebanyak Rp24 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp2,25 triliun, BNI sebanyak Rp1,5 triliun dan BPD sebesar Rp2,25 triliun.
Khusus BPD ada enam perbankan yang sedang melalui evaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kriteria tingkat NPL di bawah 5 persen dan harus mempunyai jaringan IT atau online dengan perusahaan penjaminan.
Secara keseluruhan, pemberian bantuan kredit bagi para pelaku usaha ini nantinya akan dikonsentrasikan ke sektor pertanian, kelautan perikanan, industri kecil dan sektor pengolahan lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
