Jakarta, Aktual.co — Hasil survei Poltracking Indonesia yang mengatakan tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK masih tergolong rendah, bahkan di bawah 50 persen.
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatkan bahwa sejak awal sebelum adanya hasil survei, sudah sering diingatkan dengan mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Sudah saya mengkritik secara terbuka dengan niatan positif sampai dengan sekarang ini. Saya melihat pemerintahan ini dibangun dengan ketidakjelasan visi misi,” kata Effendi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/4).
“Tanpa survei pun sangat nyata dan masyarakat merasakan bagaimana ketidakmampuan membeli sembako, listrik, gas naik, barang dan jasa naik, dan indikatornya kriminalitas meningkat,” tambah dia.
Ia pun berpandangan bahwa dirinya tidak berfikir jika kebijakan yang salah itu dilakukan oleh para pembantunya. Sebab, bagaimana pun menteri dipilih oleh presiden, masa kita menyalahkan pembantunya, dan saya tidak membela pembantunya.
“Jokowi tidak menyadari dia membangun pola pemerintahan seperti ini, jadinya amburadul. Di negara KAA (Konfrensi Asia Afrika) yang paling terpuruk adalah kita, kita adalah pencetus bahwa KAA harus terbebas dari penjajahan, namun sekarang semua udah bebas dari penjajahan dan neolib, tapi kita masih terjajah dari negara kita sendiri,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus berbenah untuk memperbaiki kinerjanya. Jika mengacu pada hasil survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan masih tergolong rendah. Bahkan di bawah 50 persen.
Survei bertajuk evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK itu dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015. Sebanyak 1.200 responden disurvei dengan menggunakan medote multistage random samplin. Margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, tingginya ketidakpuasan publik itu terkait dengan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita yang belum maksimal.
“Sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang mengatakan puas,” katanya di Jakarta, Minggu (19/4).
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
