Jakarta, Aktual.co — Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), akhirnya angkat bicara terkait proyek kelistrikan Pemerintah sebesar 35 ribu Megawatt.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra Yenny Sucipto mengungkapkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukkan langsung merupakan celah terjadinya ‘kongkalikong’ antara BUMN dengan investor, atau pun elit politik dengan elit bisnis.
Kata ia, sepanjang tahun ini telah dilakukan penunjukkan langsung sebanyak 16 kali. Delapan di antaranya banyak dilakukan untuk proyek di wilayah Sulawesi.
“Penunjukkan langsung kita sempat menghitung, nilainya sekitar Rp143 triliun. Ada ruang ‘kongkalikong’ yang dapat dilempar,” kata Yenny di Jakarta, Minggu (19/4).
Namun demikian, Yenny masih enggan menyebutkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam tender ‘Penunjukkan Langsung’ oleh PLN tersebut.
“Kita belum bisa menyebutkan perusahaan mana. Tapi, ini merupakan tidak transparannya penunjukan langsung,” imbuhnya.
Menurutnya, hal ini dapat berpotensi merugikan negara dan menunjukan telah mengarah pada mekanisme pasar dan sistem liberalisasi.
“Ini berpotensi merugikan negara dan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Proyek di periode 2015-2019 mengarah pada mekanisme pasar dan sistem liberalisasi. Lebih banyak sektor swasta yang tidak memberikan kontribusi kepada negara,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
