Jakarta, Aktual.com — Dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.
“Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen,” ujar Presiden Joko Widodo dalam penyampaian keterangan APBN Tahun 2016 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Hari ini, Jumat (14/8).
Jokowi mengatakan Pemerintah juga terus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas, diperkirakan akan mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, lanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun atau 8,0 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015.
“Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” jelasnya
Sementara itu, dalam RAPBN 2016 subsidi dianggarkan sebesar Rp201,4 triliun. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 80,4 triliun.
“Sejalan dengan itu, Pemerintah menata ulang kebijakan subsidi, dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran,” tuturnya
Jokowi menyebutkan anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.
Di sisi pembiayaan, kata Jokowi, kebijakan yang ditempuh antara lain dengan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
Secara garis besar postur RAPBN tahun 2016, Jokowi menjelaskan total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.
Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.
Dengan demikian, katanya, defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun.
“Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan Tahun 2016 dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
