Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini dikalangan masyarakat tengah menjadi bahan olokan dan bully. Dimana dari isu yang beredar ditengah masyarakat bahwa Megawati yang memiliki peran penting atas semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara kepada wartawan, Jumat (17/4). “Banyak opini diarahkan untuk membully Megawati, seolah-olah Ketum PDIP inilah dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya wayang atau boneka,” katanya.
Dikatakan Igor bahwa seharusnya publik dapat memahami adanya ‘lack of communication’ dan terjadinya ‘distorsi informasi’ antara Megawati dengan Presiden Jokowi sekarang ini. Ia juga mengatakan bahwa bukan Megawati orang yang membuat Presiden pilihan rakyat 2014 ini menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015, soal kenaikan uang muka mobil para pejabat yang bikin heboh dan kemudian dicabut lagi.
Apalagi ada pengakuan jujur dari Presiden Jokowi bahwa dia tidak membaca Perpres tersebut saat menandatanganinya.
“Juga bukan keinginan Megawati terbit Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang menimbulkan polemik dan sekarang tengah digugat di MA untuk dibatalkan,” katanya.
Lebih jauh Igor menjelaskan, adalah fakta, bahwa Kastaf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) lah yang sekarang memegang realitas kekuasaan di Istana, karena memiliki peran dan kewenangan yang powerful, mulai dari soal komunikasi politik, pengawasan, sampai evaluasi rutin program kementrian kabinet kerja Presiden Jokowi.
“Otoritas LBP bisa melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Posisi Kastaf Kepresidenan bisa memegang “the power behind the throne”,” ungkap Direktur SPIN (Survey & Polling Indonesia) ini.
Bukan itu saja, untuk urusan Konferansi Asia Afrika (KAA) saat ini pun dipegang LBP melalui Kepres No 3 Tahun 2015, bukan Kemenlu yang seharusnya jadi SC (Steering Comitte). “Malah ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi,” imbuhnya.
Itulah sebabnya dalam pidatonya di Kongres IV PDIP Bali ini, Megawati mengingatkan kadernya untuk mewaspadai adanya bahaya ‘penumpang gelap yang menikung dari belakang’. “Kasihan juga jika Megawati yang melulu di bully dan dijadikan kambing hitam,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
