Jakarta, Aktual.com — Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyinggung mengenai usia muda hingga godaan wanita kepada Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono dalam tes wawancara pada hari Selasa (25/8).
“Anda pernah memberikan tugas kepada dua orang pegawai, satu laki-laki dan perempuan. Tugas untuk pegawai laki-laki memang kompeten sesuai bidangnya tapi bagi si perempuan tidak karena pemberian tugas adalah karena kedekatan pribadi, anda ingat mengenai hal ini?” kata anggota Pansel Supra Wimbarti di gedung Sekeretariat Negara, Jakarta.
Giri yang baru berusia 41 tahun tersebut adalah capim pertama yang melakukan tes wawancara hari Selasa (25/8). “Saya direktur termuda dan saya punya beberapa anak buah dengan keahlian masing-masing, jadi tidak benar saya menugaskan karena bukan keahliannya, jadi pemberian tugas bukan basis gender. Hanya kalau orang melihat lain, itu masalah persepsi dan di direktorat yang saya jalankan membawahi lima bidang, saya memberikan tugas kepada yang punya keahlian dan tidak berdasarkan gender,” ujar Giri.
“Mengenai isu wanita dekat dengan Anda?” kata Supra.
“Saya tidak tahu isunya tapi bisa saya buktikan penugasan murni karena ‘key performance indicator’, bukan karena ‘favoritism’. Tapi ada risiko hal-hal ini bisa menyerang saya. Kalau Pansel melakukan pembuktian akan saya berikan,” kata Giri.
Dia mengaku dengan pengalaman sebagai National Project Coordinator (NPC) on Gender Mainstreaming as Population 2001-2005 maka keinginan untuk bermain-main dengan wanita bukanlah pilihannya.
“KPK punya aturan ketat, kita tidak menoleransi hal-hal semacam itu. Saya juga menerapkan ke Direktorat saya, orang selalu mengaitkan dengan masa lalu. Tapi dari pengalaman, orang kadang punya persepsi lain dan kadang di KPK menjadi orang baik tidak cukup, fitnah selalu ada,” ujar Giri.
“Jadi kalau Anda terpilih sebagai komisioner apa yang akan dilakukan dalam sebulan pertama? Dan Anda kan masih muda dan ganteng bagaimana supaya tidak mudah tergoda? Kalau tergoda harta biasa, kalau laki-laki muda ganteng, punya posisi maka akan tergoda wanita?” kejar Supra.
“Antisipasinya adalah jalan harus membangun keluarga kita sebaik mungkin, keluarga saya sangat harmonis,” kata Giri.
“Mengapa usia 41 tahun ingin jadi pimpinan KPK? Ada agenda khusus setelah empat tahun jadi komisioner sehingga jadi batu loncatan lain seperti komisaris BUMN?” kata Supra.
“Ini bukan usia muda, pimpinan KPK mensyaratkan 40 tahun, umur bukan ukuran komepentsi, saya 10 tahun bersama KPK dan lima tahun bersama UN (United Nations), pengalaman saya cukup padat. Ini bentuk panggilan, ketika KPK kritis sejak januari, tiap insan di KPK mempertahankan bagaimana kepercayaan masyarakat. Toh setelah jadi pimpinan KPK saya tidak tahu jadi apa mungkin jadi orang biasa atau usaha lain, yang penting bagaimana jadi komisioner KPK selama empat tahun,” ujar Giri.
Sedangkan anggota Pansel lain Harkristuti Harkrisnowo bertanya mengenai apa saja yang sudah dilakukan Giri, sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) di KPK selama tujuh tahun.
“Saya membangun jaringan interpol se-Asia Pasifik. Kami juga membangun cara pengembalian buron-buron, membuat MoU kerja sama formal dengan lembaga antikorupsi di luar negeri, melakukan regional capacity building, serta ketua panitia seminar internasional selama 15 kali. KPK saat ini sudah menjadi kiblat belajar antikorupsi di Asia, hal ini dikonfirmasi mantan komisioner KPK Hongkong Tony Kwok,” kata Giri.
Sedangkan terkait pendahuluan pencegahan atau penindakan, Giri menilai bahwa tidak ada yang harus didahulukan. “Pencegahan dan penindakan sama, secara strategi harus sama, tapi ketika menjadi ‘value’ lebih baik mencegah karena tidak terjadi kerusakan tapi kalau penegak hukum harus ada pencegahan dan penindakan,” ujar Giri.
Pada hari Selasa, ada tujuh orang yang mendapat giliran tes wawancara yaitu Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), dan Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin), Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation).
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
