Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, menilai Menteri Tenaga Kerja tak paham nawacita Presiden Joko Widodo.
Dikatakan Yorrys, penghapusan syarat bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) malah semakin memunculkan instabilitas ekonomi dalam krisis global saat ini. Sebab, pemutusan kerja tenaga kerja lokal akan semakin marak, karena mudahnya akses kerja TKA. Ditambah, beberapa perusahaan sudah banyak mengurangi karyawannya dengan kata lain PHK, yang kemudian mengurangi penyerapan anggaran.
“Pemutusan kerja dalam krisis global ini bisa dibayangkan akan tercipta instabilitas. Ini bukan masalah sepele. Sudah banyak yang dirumahkan,” ujar Yorrys di Jakarta, Kamis (27/8).
Selain itu, Politisi Golkar ini mengatakan, hal tersebut juga bisa berimplikasi pada pilkada mendatang. Sebab, pilkada tak lepas dari penyerapan anggaran.
Belum lagi, lanjutnya, proses pergantian plt dibarengi pemtusan hubungan kerja.
“Kita ini tanggal 9 Desember melaksanakan pilkada. Pilkada ini tidak terlepas dari penyerapan anggaran. Ini perlu diantisipasi,” cetusya
Sementara itu, Yorrys menilai manajemen Depnaker sangat lemah. Apalagi, setelah pergantian menteri dan perubahan struktur organisasi.
“Disitu perubahannya punya implikasi yang menghilangkan substansi. Itu harga diri bangsa,” katanya
Yorrys menghimbau para pekerja, pengusaha dan kelompok masyarakat antisipasi jika pemerintah tidak bisa menjaga stabilitas ekonomi.
“Terus terang, Menaker kebijakannya nggak jelas. Sampai sekarang revsisi aja ngga tau. Ini jadi persoalan tersendiri,” tuturnya
Lebih lanjut, ketika ditanya soal Menteri Hanif Dhakiri ingkari nawacita Jokowi, Yorrys secara tegas menyatakan Hanif tidak paham nawacita.
“Kalau ditanya, saya katakan ‘YES’. Dia (Hanif) tidak memahami nawacita presiden,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
