Jakarta, Aktual.com — Ekonom dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday meminta pemerintah mengoptimalkan program-program prorakyat untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi saat ini.
“Program prorakyat, seperti beasiswa, kredit usaha rakyat (KUR), bantuan langsung tunai, penerima program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) harus dioptimalkan pembagiannya hingga diterima yang berhak,” kata Thomas Ola Langoday, di Kupang, Sabtu (29/8).
Optimalisasi program-program prorakyat itu, menurut Langoday, merupakan salah satu langkah antisipasi sekaligus tindakan penenangan terhadap psikologis rakyat di akar rumput yang tampak mulai gelisah dengan ancaman krisis yang kian berdampak pada daya beli masyarkarakat di daerah.
“Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APNDN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 jangan hanya untuk pembangunan infrastruktur gedung bertingkat, jalan raya yang hotmix, jembatan raksasa, gonta-ganti kendaraan pejabat pemerintah yang mewah dan sejenisnya, dan mengabaikan penuntaan program-program prorakyat,” katanya.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu, APBN dan APBD untuk infrastruktur tersebut itu juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang cenderung tidak stabil dari waktu ke waktu karena berbagai faktor pemicu, baik itu global, nasional, maupun lokalan, sehingga anggaran yang tadinya untuk fisik harus untuk program-program yang prorakyat.
“Infrastruktur sangat penting. Akan tetapi, jangan semuanya dari APBN dan APBD, tetapi harus disenergikan untuk program yang lebih mendesak akibat tekanan ekonomi hingga tidak membuat rakyat resah dan gelisah karena akan berdampak politik dan sosial serta ekonomis,” katanya.
Rencana pembangunan fisik gedung yang menyedot anggaran besar di tengah kondisi krisis ekonomi seperti ini, menurut dia, perlu dievaluasi kembali karena sangat tidak etis bila masayarakat sedang menghadapi perlambatan ekonomi yang melilit Indonesia saat ini, sementara relatif banyak ide dan perencanaan membangun gedung bertingkat bermunculan dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat menghadapi krisis yang kian mengancam.
Menurut dia, dalam kondisi apa pun terkait dengan perputaran dan aktivitas pembangunan, ada dua bangunan penting bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga, yaitu ekonomi dan politik, agar tidak mengalami guncangan berat.
“Semua pihak sepakat bahwa saat ini bangunan ekonomi Indonesia sedang goyah yang ditandai pelemahan nilai tukar rupiah dan ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan,” katanya.
Ia menekankan, “Apabila ekonomi goyah, lalu diikuti sektor politik, masa depan Indonesia suram. Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
