Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Centre For Local Government Reform (Celgor), Budi Mulyawan menilai terhambatnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif lantaran ada kesamaan antara Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Prasetio sama Ahok itu sama-sama satu Bos wajar kalau DPRD sekarang tumpul,” kata Budi saat dihubungi Aktual.com Senin (31/8)
Pria yang akrab disapa Cepi ini pun menanggapi kabar batalnya pemanggilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait insiden kampung pulo karena surat perbal surat penjadwalan tersebut dicoret Pras, sapaan akrab Prasetio.
“Tidak mungkin Pras menguliti Ahok, dia itu sebelas duabelas, sejak awal saya sudah prihatin kalao Ketua DPRD nya Pras Gubernurnya Ahok, dia itu kan “satu Bos”,” ungkapnya
Lebih lanjut ketika ditanya siapakah Bos yang dimaksud itu, Cepi enggan menjelaskan. Namun menurutnya ada salah satu pemodal besar dibelakang kedua orang itu.
“Adalah pemodal besar gak usah kita sebut” pungkasnya
Sebelumnya diberitakan, Keputusan Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menindaklanjuti peristiwa kampung pulo yang dijadwalkan pada tanggal (27/8) lalu. Ternyata harus kandas lantaran ketua DPRD yakni Prasetio Edi Marsudi enggan menandatangani surat yang direkomendasikan komisi A.
Salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya pun membeberkan bahwasanya surat penjadwalan rapat kerja bersama Gubernur Ahok telah dicoret Prasetio Edi Marsudi.
“Suratnya dicoret. Di bagian perbalnya,” ujar sumber yang rnggan disebutkan namanya tersebut kepada wartawan.
Artikel ini ditulis oleh:
