Jakarta, Aktual.com — Demostrasi buruh hari ini tidak lapas dari ancaman akan datangnya ribuan pekerja asal Tiongkok ke Indonesia. Ini adalah konsekwensi dari langkah Presiden Joko Widodo menjalin kerjasama dengan pemerintah Tiongkok melalui Asian Infrastructure Asia Investment Bank (AIIB ). Lembaga keuangan yang dicetuskan pemerintah Tiongkok dengan penanaman modal sebesar USD 50 miliar.
AIIB adalah lembaga keuangan global yang pertamakali di cetuskan oleh Presiden RRT, Xi Jinping saat pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Oktober 2013 di Bali. Namun saat itu Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum tergabung sebagai anggota.
Pada tanggal 24 Oktober 2014 Tiongkok mengundang 21 negara yang akan menjadi anggota AIIB untuk menandatangani Memorandum of Undestainding (MoU) di Baijing. Hadir dalam kesepakatan tersebut 9 negara dari ASEAN dan Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Baru pada tanggal 24 November 2014 Indonesia melalui Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menandatangani kesepakan dengan AIIB di kantor Kementrian Keuangan. Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng ikut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut. Salah satu sasaran AIIB adalah memberikan pinjaman untuk membangun infrastuktur yang terdiri dari jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan.
AIIB mencuri mata dunia. Setelah Indonesia menjadi anggota ke 22 hingga Senin (6/4/2015) sudah 47 negara telah ditetapkan untuk bergabung AIIB termasuk China, India, Indonesia, Israel, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru.
Selanjutnya, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Thailand, Vietnam, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Luksemburg, Swiss, Austria, Turki, Korea Selatan, Brasil, Rusia, Georgia, Belanda, Denmark, Australia, Mesir, Finlandia, Kyrgyzstan dan Swedia.
Amerika Serikat dan Jepang milih untuk tidak bergabung dalam lembaga ini. Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengaku negaranya masih mengambil pertimbangan untuk bergabung. Jepang, kata Aso, masih meragukan kredibilitas AIIB dalam memberikan sumber pendanaan pinjaman. Bahkan, Aso medesak negara-negara lain untuk berpikir dua kali sebelum bergabung di AIIB.”Kami telah meminta untuk menjamin keberlanjutan utang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami bisa (mempertimbangkan untuk bergabung) jika ada jaminan soal itu,” kata Aso kepada wartawan setelah pertemuan kabinet, dikutip Reuters, Kamis 20 Maret 2015.
Banyak analis keuangan global menilai keputusan Amerika Serikat dan Jepang lebih dikarenakan pandangan yang menilai AIIB sebagai pesaing dominasi Asian Development Bank (ADB) dimana Jepang dan Amerika merupakan pemilik modal terbesar dalam lembaga tersebut. Bahkan pejabat Tiongkok menyebutkan AIIB bukan hanya akan menggusur dominasi ADB namun juga IMF di Asia.
Presiden Jokowi sendiri menyatakan komitmenya terhadap AIIB saat KTT APEC di Beijing Maret lalu. Usai menggelar pertemuan tertutup di sela-sela acara dengan Jinping, Jokowi mempertegas komitmenya. “Indonesia menyokong AIIB dan berharap lembaga itu menjadi alat untuk stabilitas ekonomi,” kata Presiden Joko Widodo seusai bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, sebagaimana dikutip AFP.
Komitmen Indonesia langsung dibalas oleh Pemerintah Tiongkok dengan penandatangan pinjaman senilai US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 646,9 triliun. Penandatangan dilakukan disela-sela KAA ke 60 di Jakarta. Pendanaan tersebut berasal dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sebagai fasilitator kredit AIIB. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan, pinjaman tersebut bersifat jamak atau multiyears dan akan diberikan kepada BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.
Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Dana sebesar US$ 10 miliar akan disalurkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Pinjaman US$ 10 miliar ke PLN akan digunakan untuk bangun transmisi dan beberapa pembangkit listrik,” kata Rini di di Gedung DPR, Kamis (23/4) malam.
Sebesar US$ 3,5 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Dana tersebut akan dicairkan dalam bentuk obligasi. Rini mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan dilibatkan. BUMN Aneka Tambang juga akan mendapatkan dana dari pinjaman tersebut untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter).
Sementara itu untuk pembangunan pelabuhan di Sorong akan dilakukan oleh PT Pelindo II yang modalnya juga berasal dari pinjaman tersebut. PT Wijaya Karya (Persero) juga dipastikan akan menangani pembangunan kereta cepat atau yang disebut Light Rail Transit. Penandatanganan kerjasama pembangunan kereta cepat tersebut dilakukan saat KAA. Pemerintah Tiongkok menunjuk menunjuk konsorsium China Railway untuk menuntaskan proyek ini.
Dalam proyek ini Kementrian BUMN menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN bersama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT LEN (Persero), PT Industri Kereta Api (INKA), dan juga PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).
Sementara itu konsorsium Tiongkok dipimpin oleh China Railway International Co. Ltd., China Railway Group Limited, Sinohydro Cororation Limited, The Third Railway Surrey and Design Institute Group Corporation, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation Ltd., dan China Railway Signal and Communication Corp.
Banyaknya proyek yang akan dibangun oleh Indonesia dan Tiongkok inilah yang diprediksi akan menyedot pekerja asal Negeri Tirai Bambu. “Karena proyek Tiongkok itu banyak, tidak salah juga mereka datang. Tapi jumlah waktu kerjanya dibatasi Keimigrasian dan Kemenaker,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan, usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Senin (31/8).
Artikel ini ditulis oleh:
