Jakarta, Aktual.co —Pengamat Jakarta Amir Hamzah kembali menyebut-nyebut soal “Naga 9”. Yakni saat bertutur mengenai latar belakang diberikannya izin reklamasi pulau di Teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke anak PT Agung Podomoro, yakni PT Muara Wisesa Samudera.
Kata dia, terbitnya ijin reklamasi ke Podomoro tidak bisa dilihat semata karena proyek reklamasi saja. Melainkan ada agenda dari sekelompok taipan yang dikenal dengan sebutan ‘Naga 9’. Kelompok itulah yang punya rencana besar tentang arah pembangunan di Jakarta, setidaknya begitu kata Amir. Meskipun dia tak terang mengatakan Agung Podomoro adalah bagian dari kelompok tersebut.
Lanjut dia, oleh si Naga 9 itu kawasan di Jakarta akan dibuat berbentuk naga. Kawasan Pluit, Jakarta Utara bakal menjadi kepala si naga. Kawasan pantai utara di Teluk Jakarta menjadi buntutnya. Sedangkan kawasan tengah yang akan menjadi perut naga tak lain kawasan Kota Tua di Jakarta Barat. “Makanya nanti akan muncul lagi proyek Kota Tua dengan pengembangnya juga PT Agung Podomoro,” ujar dia, saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (16/4).
Kembali munculnya Agung Podomoro sebagai pengembang, menurut Amir harus ditanyakan terus ke Ahok. “Mengapa terus menggunakan jasa Agung Podomoro untuk proyek di Jakarta. Ini lah yang saya pertanyakan. Negara ini mau dikelola berdasarkan konstitusi atau berdasarkan Naga 9 yang berada di balik layar pasangan Jokowi-Ahok itu,” ucap dia.
Dia juga mengatakan persoalan reklamasi di Teluk Jakarta harus dipahami secara geo politik, geo ekonomi dan geo militer. Masalah itu, menurutnya merupakan gambaran dari puncak gunung es sebuah agenda besar dari ‘Naga 9’ itu.
Sedangkan peneliti Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng menilai proyek reklamasi yang masuk dalam mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terkait erat dengan perkembangan sektor properti sekarang. “Masyarakat harus bisa membaca, mega proyek ini tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan para pengusaha properti,” ujar dia, awal bulan lalu. Padahal, ujar dia, sejak 2012 Bank Dunia sudah mengatakan Indonesia berada dalam kondisi ‘property buble’. Di mana harga properti membumbung tinggi di luar batas kewajaran dan tidak ada landasannya. “Sehingga sangat mungkin harga akan kembali ambruk,” ujar dia.
Perusahaan-perusahaan yang memegang lisensi reklamasi di Teluk Jakarta juga ditudingnya hanya mengandalkan pasar keuangan komersial untuk sumber finansialnya. “Sekarang aja baru sekedar mendapat surat izin mereka sudah mau jual surat utang,” kritik dia.
Adanya kongkalikong antara Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan para pengusaha patut diwaspadai. “Mereka menurut saya berbahaya. Karena jaminannya adalah ‘land and teritory’ kita. Bahaya mereka melakukan itu, harus diwaspadai,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
