Jakarta, Aktual.com — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan aspek keamanan dan kestabilan merupakan dua faktor yang penting untuk diperhatikan benar-benar dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu saat ini.
“Kita harus menjaga keamanan dan kestabilan di negeri ini agar orang nyaman berusaha,” kata Ketua MPR RI dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Rabu (2/9).
Zulkifli juga mengingatkan bahwa Indonesia pada saat ini juga menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu yang juga dampak dari situasi ekonomi dunia.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penilaian Dana Moneter Internasional bahwa Indonesia siap menghadapi gejolak ekonomi.
“Dia menyampaikan bahwa kita memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi itu,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/9), menanggapi hasil pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto menginginkan pemerintah berhati-hati dalam menghadapi kondisi perekonomian global serta menjadikan APBN 2016 sebagai stabilisator pembangunan untuk kesejahteraan bangsa.
“APBN 2016 sebagai instrumen nasional diharapkan dapat berperan sebagai stabilisator bagi pembangunan,” kata Setya Novanto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8).
Ketua DPR juga mengemukakan, dalam situasi ekonomi global yang terus bergolak maka diharapkan pengelolaan anggaran ke depannya juga dapat lebih berhati-hati.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga memberikan ketenangan bagi masyarakat.
Hal tersebut, lanjutnya, agar dapat tercapai tujuan menuju masyarakat sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pengusaha lebih mengoptimalkan peluang di daerah guna mengatasi kelesuan ekonomi nasional sebagai dampak kondisi finansial global.
“Mengingat kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah daerah, maka Kadin daerah perlu memikirkan efektivitas proyek-proyek yang tidak terintegrasi,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Menurut dia, mengacu kepada keadaan ekonomi yang lesu serta kebutuhan sektor riil guna tetap bertahan maka kepengurusan Kadin daerah di seluruh wilayah dinilai juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah perekonomian, lanjutnya, dunia usaha di daerah harus mampu meraih berbagai peluang yang terbuka, terutama menyusul adanya kebijakan pembangunan prasarana pertanian, perikanan, industri kreatif dan pariwisata.
“Peluang investasi dan peluang usaha akan terbuka lebih luas bagi dunia usaha di daerah,” katanya.
Ketum Kadin juga mengingatkan bahwa pembangunan berbasis potensi di daerah serta pembangunan yang dimulai dari daerah pinggir sebagaimana dicanangkan oleh Presiden memerlukan integrasi perencanaan proyek-proyek di daerah.
Artikel ini ditulis oleh:
