1 dari 5
Dalam aksinya FSB Migas menuntut kepada PT Pertamina (persero) menghapus system outsourching di PT Pertami (persero) dan anak-anak perusahaannya dan mendesak dihilangkannya diskriminasi hak pekerja atau baruh di lingkungan PT. Pertamina.
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat itu membahas masukan dari Jaksa Agung terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antisipasi kejaksaan menghadapi pra peradilan tersangka serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat itu membahas masukan dari Jaksa Agung terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antisipasi kejaksaan menghadapi pra peradilan tersangka serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat itu membahas masukan dari Jaksa Agung terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antisipasi kejaksaan menghadapi pra peradilan tersangka serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat itu membahas masukan dari Jaksa Agung terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antisipasi kejaksaan menghadapi pra peradilan tersangka serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
Artikel ini ditulis oleh:













