Jakarta, Aktual.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengungkapkan kebutuhan anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, pada Selasa (8/9).
“Di tahun 2016, ada sekitar 40 ribu TKI yang harus dipulangkan diberdayakan. Namun, program itu bisa jadi tidak maksimal karena memang sejauh ini anggarannya belum tercover dalam APBN,” katanya dalam rapat dengan Banggar DPR, Selasa (8/9).
Pemulangan TKI yang bermasalah di luar negeri dan pemberdayaan pasca dipulangkan, menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia berharap Banggar DPR bisa memberikan anggaran tambahan dari APBN yang bisa dialokasikan untuk pemulangan TKI bermasalah dan program pemberdayaan.
“Dana yang belum tercover adalah dana yang dibutuhkan untuk pemulangan sekitar 40 ribu TKI bermasalah yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2016,” ucap dia.
Menurut Nusron, dana tersebut akan digunakan untuk penanganan masalah TKI dan pemberdayaan. Program tersebut meliputi tiga hal yakni pemulangan, penanganan psikologis dan pemberdayaan TKI Purna.
“Untuk program pemberdayaan antara lain dengan pelatihan sesuai minat seperti program kuliner, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif,” katanya.
Selain itu Nusron juga menyampaikan, BNP2TKI memiliki empat program untuk anggaran tahun 2016. Pertama, di bidang Kerja sama Luar Negeri dan Promosi adalah meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan.
“Kedua, untuk Bidang Penempatan adalah meningkatnya penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (P2TKI),” katanya.
Program ketiga, untuk Bidang Perlindungan adalah meningkatnya perlindungan sejak pra, selama, sampai dengan pemulangan dan meningkatnya TKI purna yang berwirausaha.
Kemudian program terakhir, di Bidang Kelembagaan adalah pelayanan terpadu, profesional dan bertanggung jawab serta pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dan citra terbaik lembaga BNP2TKI.
Artikel ini ditulis oleh:
