Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan tidak sependapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menginginkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan.
Menurutnya, selama ini IPDN sudah banyak menyumbangkan lulusannya yang bisa membantu kinerja aparatur pemerintah khususnya di daerah.
“IPDN harus tetap ada dan terus dibangun secara maksimal untuk menyumbangkan lulusannya sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan pamong pelayan rakyat yang tangguh, seperti yang sudah dilakukan selama ini,” ujar Lukman di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Lukman menilai harusnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap IPDN.”Kalau ada kekurangan disana sini, harus terus dilakukan perbaikan. Kita tidak boleh meruntuhkan bangunan yang kita bangun bersama gara-gara sudah ketinggalan modelnya. Justru bangunan yang ada, jika rusak, harus kita perbaiki dan kita fungsikan secara optimal,” katanya
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya di Komisi II sudah melakukan kajian secara komprehensif terhadap perbaikan IPDN. Agar, lanjutnya, IPDN menjadi perguruan tinggi yang secara kualitas bisa bersaing dengan perguruan tinggi ternama lainnya.
“Visi kami bukan saja bersaing secara nasional tetapi bisa juga bersaing di tingkat dunia. Komisi II sudah minta mendagri membuat road mapnya secara lengkap, termasuk dukungan pembiayaannya. Kami akan dukung persetujuan anggarannya,” jelasnya
Lukman menegaskan, kondisi di IPDN perlu ada perubahan dari segi kualitas. IPDN tidak boleh eksklusif, harus terbuka mensikapi perkembangan zaman.
“Lulusan IPDN tidak boleh tertinggal dalam teknologi dan wawasan dibanding lulusan perguruan tinggi lainnya. Paling tidak dibutuhkan Rp 1 triliun untuk perbaikan IPDN secara komprehensif dan mengejar ketertinggalan dibanding Perguruan Tinggi ternama lainnya,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
