Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah dianggap berbelok dari keinginan rakyat dan seolah-olah pemerintahan diintervensi asing.
“Yang sangat kita sesalkan, enam bulan ini banyak kebijakan diluar keinginan kita. Contoh, pelaksanaan hukuman mati, dimana seharusnya hukum jadi panglima, tapi karena ada intervensi maka tidak jadi dilakukan. Disini Jokowi jadi pengecut yang diobok-obok asing,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, di gedung DPD, Jakarta, Rabu (15/4).
Lebih parah lagi soal BBM, pemerintah seperti pelan-pelan mencekik rakyak demi kepentingan politik golongannya. Ia menilai, orde baru kembali dijalankan oleh praktek-ptaktek pemerintahan Jokowi.
“Katanya buat rakyat tapi ada bergaining politik, BBM jadi alat transaksi yang berdampak merugikan masyarakat,” katanya.
Fachrul berharap DPD terus memperjuangkan kementerian-kementerian yang diintervensi partai politik untuk kembali pada fungsinya masing-masing. Sebab, kepentingan daerah terasa tak terakomodir dalam program-pemerintahan.
“Kepentingan daerah juga tak terakomodir dalam program 2015 ini. Saya berharap DPP tidak akan pernah diam dan terus perjuangkan kementerian yang diintervensi parpol,”
“Untuk Jokowi dan temannya-temanya kembali lah ‘on the track’ menuju nawacita dan revolusi mental,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
