Jakarta, Aktual.co — Pemerintah nasionalis Hindu India membantah bahwa, politik ada di balik serangkaian serangan terhadap gereja dan pemerkosaan seorang biarawati dalam beberapa bulan terakhir.
Bantahan itu dikeluarkan dalam upaya meredakan kekhawatiran di kalangan penganut agama minoritas.
“Kami menemukan bahwa semua insiden ini adalah masalah hukum dan ketertiban. Tidak ada satu kasuspun yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas … ataupun masyarakat politik,” kata Menteri Keuangan Arun Jaitley kepada saluran televisi NDTV, Rabu (15/4).
Sejak Desember, setengah lusin gereja mengalami vandalisme, ketika kelompok garis keras Hindu tengah berkampanye untuk mengubah penganut “agama asing” seperti Islam dan Kristen menjadi penganut Hindu.
Empat warga Bangladesh ditahan oleh polisi setempat di provinsi Bengal Barat di wilayah timur terkait pemerkosaan biarawati dan perampokan sebuah biara bulan lalu.
Komentar Jaitley itu dibuat setelah para pemimpin Kristiani menuding Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) tidak cukup bertindak untuk melindungi agama mereka.
Beberapa organisasi Kristen dan Islam melancarkan protes terhadap apa yang mereka lihat sebagai meningkatnya iklim kebencian dan ketidakpercayaan terhadap warga India yang bukan penganut Hindu.
Pekan lalu di Prancis, Modi menegaskan kembali komitmennya terhadap toleransi beragama.
Beberapa sekutu politiknya bahkan memiliki pemikiran yang tidak lebih terbuka. Pekan lalu, anggota partai politik regional, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Modi, meminta agar hak pilih bagi Muslim dicabut.
Jaitley menolak ide memecah belah yang diangkat oleh Shiv Sena. “Pernyataan seperti itu sangat bersifat menyerang dan pernyataan tak bertanggung jawab ini mencederai agenda nyata pemerintah untuk pembangunan ekonomi,” katanya.
Muslim merupakan kelompok minoritas terbanyak, dengan jumlah sekitar 14 persen dari 1,27 miliar jumlah total penduduk.
Artikel ini ditulis oleh:
