Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa sejak komisi bidang hukum memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap PT Pelindo II, pihaknya banyak mendapat dukungan dan keluhan dari masyarakat terhadap perusahaan plat merah tersebut.
“Tadi juga sebelum sholat Jumat ada penyampaian dari warga sekitaran (jalan) Enggano di daerah Tanjung Priok yang berbatasan dengan PT Pelindo II, yaitu tanah mereka dipunguti biaya (ilegal) oleh pihak Pelindo II,” kata Masinton, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (11/9).
Masinton mengaku heran, padahal keberadaan masyarakat yang ada disekitar pelabuhan sudah sejak jaman kolonial Belanda, dan tidak pernah dipunguti biaya.
“Respon ini, ketika masyarakat tahu bahwa DPR membentuk pansus Pelindo II ini, banyak masyarakat yang menyampaikan informasinya dan melaporklan ke DPR, ada yang ke fraksi PDIP, ada juga ke fraksi lain,”
“Dan tentunya, kasus Pelindo II dianggap masyarakat dan DPR untuk bersih-bersih dari cengkraman mafia yang memiskinkan bangsa Indonesia selama ini, khususnya di pelabuhan,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
