Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kanan) berjalan menuju pesawat di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (11/9). Joko Widodo akan melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk pembicaraan kerja sama di bidang ekonomi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Spt/15.

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo disarankan untuk berhenti dari kebiasaannya beretorika. Pasalnya, program mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri tidak akan tercapai kalau Jokowi terus berulah beretorika tanpa melakukan kerja nyata, mengimplikasikannya kepada para menteri dan lembaga di bawahnya.

“Selama ini Presiden sudah mengimbau agar proyek-proyek yang dilaksanakan swasta dan BUMN seoptimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Kami berharap itu jangan hanya retorika,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian People’s Institute (IPI), Yusuf Lakaseng, kepada wartawan di kawasan Setia Budi, Jakarta, ditulis Sabtu (11/9).

Menurutnya, Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang lebih konkrit demi mewujudkan programnya tersebut. Apabila tidak melaksanakan kebijakan tersebut, Jokowi harus berani memberikan hukuman yang tegas.

“Ciptakan dalam kebijakan, artinya jika dalam proses tender-tender ada yang menyalahi atau masih menggunakan produk-produk luar negeri, maka pemerintah harus memberikan hukuman yang jelas, sanksi yang tegas,” desak Yusuf.

Hal ini tambahnya, bisa menciptakan kepercayaan rakyat dan pelaku ekonomi bahwa sekaranglah era kebangkitan ekonomi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka