Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR RI menilai setiap kebijakan terkait penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) telah merugikan masyarakat. Pasalnya, di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertamina justru menaikan harga minyak BBM dengan harga tinggi. Bahkan, salah seorang anggota komisi VI DPR RI menyatakan akan memancung Direksi Pertamina akibat kebijakan itu.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Primus Yustisio menilai seharusnya Pertamina memiliki ruang dan dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam menentukan harga BBM. Apalagi saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi longgar, apabila memang Pertamina membutuhkan subsidi pastinya DPR tidak akan keberatan.
“Nenek-nenek juga tahu yang menentukan BBM itu Pertamina, Pemerintah. Anda (Direksi Pertamina) telah mendzolimi masyarakat. Hukumannya pancung,” kata Primus kepada direksi Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/4).
Menurutnya, dengan menentukan harga mahal, tindakan Pertamina tersebut telah mendzolimi masyarakat. Padahal seharusnya sebagai bagian dari Pemerintah, Pertamina tidak sepatutnya menyusahkan rakyat.
Ia meceritakan, di China jika bagian pemerintah merugikan masyarakat maka akan dikenai hukuman pancung.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto meminta klarifikasi kepada Primus terkait hukum pancung tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung terkait penentuan harga BBM kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini dalam penentuan harga BBM, pemerintah sudah mempertimbangkan harga tersebut terhadap masyarakat.
“Mohon klarifikasinya, apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung,” tegas Dwi.
Menengahi perdebatan tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir menerangkan, yang dimaksud anggotanya adalah agar Pertamina dalam setiap mengambil kebijakan penentuan harga BBM harus lebih memiliki beban moral kepada masyarakat. Sebab selama ini dalam menentukan harga BBM justru Pertamina seringkali membuat beban masyarakat bertambah.
“Maksudnya agar Pertamina memiliki beban moril kepada masyarakat,” tutur Hafish.
Artikel ini ditulis oleh:
