Jakarta, Aktual.com — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti langsung mendapat serangan pertanyaan usai menyampaikan rencana kerja dan pemuktahiran Pagu anggaran Polri tahun 2016, dalam rapat kerja (Raker) dengan komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mempertanyaan permintaan Polri terkait soal sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Soal PNBP, ini barang seperti apa? isinya apa saja? Karen ini, pengalaman saya, pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK terkait ini, kepada PNBP kok ketua komisi tidak mengetahui apa saja soal usulan. Ini pengalaman buruk saja saya sampaikan,” kata Benny yang memimpin jalannya Raker, di ruang komisi III DPR, Kamis (17/9).
Tidak hanya itu, Benny juga menayakan ikhwal pendapatan anggaraan dalam pengadaan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, dan plat nomor, BPKB tersebut.
“Kenapa kepolisian ini sangat ingin sekali dengan anggaran SIM, STNK dan plat mobil, kenapa? Karena kepolisian bukan hanya mengurusi ini saja, kan ada soal keamanan dan pengamanan dalam negeri,”
“Lalu saya minta penjelasan pelatihan Brimob, kenapa tidak disatukan pelatihannya dengan TNI, kenapa harus jauh-jauh ke luat, sementara di dalam ada,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, anggota komisi III, Arsul Sani mempertanyakan apa kerugian yang terjadi bila dalam ketentuan terkait dengan pengadaan SIM, STNK, dan BPKB, dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu menyusul proses pengajuan uji materiil terhadap ketentuan a qou.
“Ini kita bicara berandai-andai, andaikan MK menghapus frasa bahwa pengadaan SIM, STNK, dan BPKB itu tidak lagi ditangani oleh kepolisian, apa kerugian yang akan dialami polri?” tutur Arsul.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
