Jakarta, Aktual.co — Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Kabupaten Tangerang, berulangkali meminta Pemprov Banten untuk membangun tanggul di kawasan Pantai Utara (Pantura) karena abrasi menerjang tambak milik nelayan.
“Terakhir kami sampaikan kepada anggota Komisi II DPRD Banten agar tanggul direalisasikan,” kata Kepala DKP Pemkab Tangerang Herry Wibowo di Tangerang, Selasa (14/4).
Herry mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengirim surat tapi tidak ada jawaban soal pembangunan tanggul, padahal Pemprov Banten pernah menjanjikan demi membantu para nelayan.
Bahkan dua pekan lalu juga sudah disampaikan secara tertulis tentang pembangunan tanggul itu, tapi hingga kini belum ada jawaban.
Dalam kunjungan kerja dan reses DPRD Banten dari pemilihan Pantura Tangerang juga mengemuka masalah pembangunan tanggul itu tapi belum juga ada realisasinya.
“Kami sering ditagih para nelayan, karena kondisi tambak dan areal pemukiman mereka terancam abrasi dan ombak pada musim angin barat,” katanya.
Namun pihaknya berupaya untuk menjelaskan kepada nelayan bahwa untuk membangun tanggul itu merupakan kewenangan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pemkab Tangerang Dwi Retno Susilaningsih mengatakan sekitar 400 hektare tambak udang dan bandeng milik nelayan di kawasan Pantura terkena abrasi.
Sedangkan kawasan paling parah terkena abrasi adalah berada di Kecamatan Kronjo, sekitar obyek wisata Pulau Cangkir.
Dwi Retno mengatakan semula hasil pendataan dengan luas tambak sekitar 3.400 hektare tapi belakangan ini hanya 3.000 hektare.
Menurut dia, areal tambak warga yang tergerus abrasi itu berada di Kecamatan Kronjo, Teluknaga, Mauk dan Kemiri.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
