Jakarta, Aktual.com — Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membawa tiga Direktur Utama bank BUMN ke Beijing untuk menandatangani perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD).
Bank China tersebut memberikan utang senilai USD3 miliar, atau sekitar Rp42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Menanggapi hal tersebut Energi Watch Indonesia (EWI) menilai Menteri Rini harus transparan terkait syarat-syarat yang menyertai pemberian utang tersebut.
“Utang baru tiga Bank BUMN dari China nilainya tidak kecil. Publik sangat resah atas pinjamaan baru tersebut karena ketidak-transparan proses pinjaman. Rini harus jelaskan ke publik atas syarat dan kondisi dari pinjaman tersebut, syarat tertulis dan tidak tertulis karena publik yang menempatkan uangnya di 3 bank tersebut berhak tahu dan seluruh rakyat berhak mengetahui syarat yang dimintakan oleh Cina terhadap hutang baru tersebut,” ujar direktur EWI, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurutnya, Apa yang diminta Cina, Jaminannya, pemamfaatan dana utang tersebut harus dibuka ke publik supaya publik tidak resah atas kejadian ini. Karena jika publik resah dan merasa simpanannya di 3 bank tersebut menjadi tidak aman, maka rush mungkin saja terjadi. Nah ini harus dihindari oleh mentri BUMN dan segera menjawab keresahan publik tersebut.
“Ada apa dibalik ini, apakah ada kaitannya terhadap Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang mati-matian didukung oleh Rini. Apa ada kaitannya dengan rencana Garuda juga utang ke Cina,” jelasnya.
Sebaiknya mentri BUMN jangan mencampur-adukkan semua demi kepentingan pribadi. Rakyat jadi curiga kenapa menteri Rini bersikeras menambah utang, bukankah utang yang semakin besar tidak aman bagi negara? dan tentu saat ini bukan waktu tepat berutang karena gejolak nilai tukar yang masih terus menurun.
“Sales kartu kredit saja dapat fee, sales kredit tanpa agunan dapat fee, masa sales utang raksasa tidak dapat fee. Nah Menteri BUMN harus menjawab pertanyaan2 publik ini supaya semua transparan. Mentri BUMN tidak boleh seenaknya utang, karena beban tersebut pasti kelak akan menjadi beban rakyat bukan beban pribadi Menteri BUMN,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
