Jakarta, Aktual.co —Salah satu pidato isi pidato Presiden Soekarno dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, April 1955 silam, ternyata sudah menyinggung pertarungan tatanan dunia baru ke depan. Pertarungan, dalam skala yang lebih sempit, mengarah pada poros maritim sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peringatan Bung Karno bahwa Jalur Sutra (Silk Road) ditekankan sebab jalur tersebut merupakan jalur strategis menyangkut ekonomi, budaya hingga jalur militer dunia. Jalur ini menjadi incaran kaum kolonialis, terutama karena besarnya potensi sumber daya alam di negara-negara yang dilaluinya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit dalam konferensi pers bersama Ketua Dewan Pakar Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI Giat Wahyudi di Jakarta, Senin (13/4) kemarin.
Pesan kuat Presiden Soekarno dalam pidato tersebut berulang kali disampaikan. Tujuannya agar akar masalah sesungguhnya itu disadari betul oleh negara-negara di Asia Afrika.
Berikut cuplikan pidato dimaksud :
“Saudara-saudara, betapa dinamisnya zaman kita ini. Saya ingat, bahwa beberapa tahun lalu saya mendapat kesempatan membuat analisa umum tentang kolonialisme. Dan bahwa saya pada waktu itu meminta perhatian pada apa yang saya namakan Garis Hidup Imperialisme”
“Garis itu terbentang mulai Selat Jibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Tiongkok Selatan (Laut Cina Selatan) sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka,”
“Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang haris hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme,” demikian cuplikan dimaksud sebagaimana ditirukan Hendrajit.
Ditambahkan, Poros Maritim atau Tol Laut yang digagas pemerintahan Jokowi akan menjadi titik-balik jalannya pemerintahan ke depan. Bila berpegang pada gagasan Trisakti Bung Karno, maka negara ini akan semakin kuat.
Sebaliknya, Tol Laut bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi. Ini berlaku bila pembangunan infrastruktur hingga sistem keamanannya dilimpahkan kepada asing. Mereka akan mengendalikan sistem dan mekanisme di pelabuhan-pelabuhan nusantara.
“Tol Laut cenderung bahkan mungkin berpotensi menimbulkan bencana geopolitik negara ini jika diserahkan ke asing. Lengkap sudah jika pembangunan infrastruktur diserahkan asing. Maka tinggal menunggu waktu kapan perairan NKRI yang kaya sumber daya (alam) ini diakuisisi,” tutup Hendrajit.
Artikel ini ditulis oleh:
